REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW - Serangan Israel pada Sabtu (26/10/2024) dilaporkan telah melumpuhkan produksi rudal balistik di Iran. Pernyataan tersebut merupakan klaim menurut media portal berbasis di Amerika Serikat (AS), Axios, dengan mengutip sejumlah sumber.
Serangan balasan Israel terhadap Iran dikabarkan menonaktifkan komponen penting dari program rudal balistik Iran setelah Israel menyerang 12 "planetary mixer" yang digunakan untuk memproduksi bahan bakar roket padat untuk rudal balistik jarak jauh. Hal tersebut menjadi bagian utama persenjataan rudal Iran, demikian dikutip dari tiga sumber Israel oleh publikasi tersebut.
Menurut sumber portal tersebut, peralatan yang rusak adalah “peralatan berteknologi tinggi” yang tidak diproduksi di Iran, melainkan diduga dipesan dari luar negeri. Pemulihan peralatan tersebut dapat memakan waktu setidaknya satu tahun.
Namun, sumber-sumber tersebut mencatat bahwa Iran masih memiliki persediaan rudal yang cukup besar. Seorang pejabat senior AS mengonfirmasi laporan tersebut, menyatakan bahwa serangan tersebut melumpuhkan kemampuan produksi rudal Iran.
Selain itu, sumber-sumber Israel mengeklaim serangan tersebut menghantam empat baterai pertahanan udara yang diduga melindungi Teheran, serta fasilitas infrastruktur nuklir dan energi Iran.
Pada Sabtu malam, tentara Israel (IDF) mengumumkan bahwa mereka telah menyerang target militer di Iran sebagai respons terhadap serangan terhadap negara Zionis itu pada 1 Oktober. CBS News, yang mengutip sumber, melaporkan bahwa serangan Israel terhadap Iran terbatas pada target militer dan tidak meluas ke fasilitas nuklir atau perminyakan. Menurut IRNA, tidak ada fasilitas perminyakan Iran yang rusak.
Kantor berita Fars melaporkan bahwa Israel menghantam sejumlah pangkalan militer di barat dan barat daya Teheran. Sementara itu, kantor berita Tasnim menyatakan bahwa pusat-pusat militer Korps Garda Revolusi Islam (IRGC, unit elite Angkatan Bersenjata Iran) di barat dan barat daya ibukota Iran tidak mengalami kerusakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika