Rabu 16 Oct 2024 05:45 WIB

Survei Alvara: 77,4 Persen Publik Puas Kinerja Jokowi, Aspek Ini Ada Catatan Penting

Aspek dengan tingkat kepuasan paling rendah adalah dimensi hukum dan ekonomi.

Rep: Bayu Adji Prihammanda/ Red: Mas Alamil Huda
Presiden Joko Widodo meninjau area panen jagung seluas 50 ha di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, NTB, Kamis (2/5/2024).
Foto: Republika/Dessy Suciati Saputri
Presiden Joko Widodo meninjau area panen jagung seluas 50 ha di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, NTB, Kamis (2/5/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga survei Alvara Research Center merilis hasil survei masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin selama lima tahun terakhir. Hasilnya, masyarakat relatif masih puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Deputy CSO Alvara Research Center Lilik Purwandi mengatakan, secara umum publik masih puas pada kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada periode 27 September hingga 3 Oktober 2024, menunjukkan bahwa publik yang puas dengan kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin sebesar 77,4 persen atau masuk kategori puas.

Baca Juga

"Mereka yang puas berasal dari kalangan wanita (78,2 persen) dan Gen Z (78,6 persen). Jika dilihat dari sisi pulau maka publik dengan kepuasan tertinggi ada di Kalimantan (88,7 persen), Bali Nusra (86,3 persen), Maluku Papua (84,5 persen) dan Jawa (80,9 persen), sedangkan kepuasan terendah ada di Sumatra (67,8 persen) dan Sulawesi (60,4 persen)," kata dia melalui keterangannya, Selasa (15/10/2024).

Lilik menyebutkan, aspek dengan tingkat kepuasan tertinggi adalah aspek telekomunikasi, mencapai 90,5 persen atau masuk kategori sangat memuaskan. Setelah itu, kepuasan juga terjadi di aspek pelayanan kependudukan (88,8 persen), transportasi publik (88,6 persen), pelayanan kesehatan (87,7 persen) dan pembangunan infrastruktur (87,3 persen).

Sementara itu, aspek dengan tingkat kepuasan paling rendah adalah dimensi hukum dan dimensi ekonomi, dengan tingkat kepuasan di bawah 70,0 persen. Kepuasan pada dimensi hukum seperti penanganan kriminalitas (69,8 persen), pemberantasan narkoba (68,7 persen), penegakan hukum (67,9 persen), pemberantasan korupsi (63,0 persen), dan pemberantasan judi online (61,2 persen).

Sedangkan dimensi ekonomi memiliki tingkat kepuasan paling rendah (masuk kategori tidak memuaskan) yaitu pada aspek kondisi ekonomi nasional dan stabilitas harga kebutuhan pokok (61,5 persen), pengentasan kemiskinan (60,0 persen), dan kemudahan lapangan kerja (56,8 persen).

Tertekan secara ekonomi..

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement