Indonesia mengutuk keras serangan Israel terhadap pasukan UNIFIL, yang melukai personel TNI. Pemerintah menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB.
“Pemerintah Indonesia mengecam keras serangan IDF di Lebanon Selatan yang melukai dua personel pasukan penjaga perdamaian PBB asal Indonesia,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, sebagaimana pernyataan singkat yang disampaikan Juru Bicara Kemlu RI Rolliansyah Soemirat pada Kamis (10/10/2024) malam.
“Indonesia menegaskan serangan apapun terhadap pasukan penjaga perdamaian adalah pelanggaran berat hukum humaniter internasional dan Resolusi DK PBB 1701 sebagai dasar mandat UNIFIL,” kata Retno.
Kemlu memastikan kedua prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL tersebut mengalami luka ringan ketika menjalankan tugas pemantauan di menara pemantau di markas kontingen Indonesia di Naqoura, Lebanon selatan.
Pangkalan militer UNIFIL yang diserang Israel berada di dalam area “Garis Biru” yang merupakan garis demarkasi antara Lebanon dan Israel.
Pasukan perdamaian yang tergabung pada UNIFIL bertugas di bawah mandat DK PBB melalui Resolusi 1701 tersebut untuk mendukung stabilitas Lebanon.
Kedua personel tersebut telah menerima perawatan di fasilitas medis terdekat dan saat ini dalam kondisi stabil. Menlu RI memastikan luka yang dialami mereka berasal dari luncuran peluru dari tank Merkava milik pasukan Israel.
Retno menyatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Komandan Kontingen Garuda FHQSU (Force Headquarters Support Unit) terkait serangan Israel ini.
Sementara itu, Menlu RI menegaskan bahwa pasukan dan properti UNIFIL, serta keselamatan dan keamanan mereka, harus dihormati siapa pun termasuk pasukan Israel.
Ia juga menyoroti pernyataan UNIFIL yang mendesak Israel mematuhi kewajibannya dalam memastikan keamanan personel dan premis PBB.
“Indonesia meminta semua pihak untuk menjamin dihormatinya wilayah PBB yang tak dapat dilanggar dalam segala waktu dan keadaan,” kata Retno. Menlu juga menegaskan, Indonesia menyerukan penyelidikan menyeluruh dan supaya pelakunya bertanggung jawab atas serangan yang melanggar hukum internasional ini.
Prancis dan Italia mengutuk penargetan pasukan PBB oleh tentara Israel di Lebanon selatan, yang mengakibatkan dua penjaga perdamaian di markas UNIFIL terluka. “Prancis mengungkapkan keprihatinan mendalamnya menyusul tembakan Israel yang mengenai Pasukan Sementara PBB di Lebanon dan mengutuk setiap serangan terhadap keamanan UNIFIL,” kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa tidak satupun dari 700 tentaranya dalam misi tersebut yang terkena serangan. luka.
“Kami menunggu penjelasan dari otoritas Israel. Perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian adalah kewajiban yang berlaku bagi semua pihak yang berkonflik.”
Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto juga menyatakan keprihatinannya pada konferensi pers di Roma, dengan mengatakan bahwa serangan itu bisa merupakan “kejahatan perang”. “Apa yang terjadi tidak memiliki pembenaran militer,” kata Crosetto. “Kami sedang menunggu tanggapan untuk memahami apa yang menyebabkan tindakan ini. Tembakan ini tidak dilakukan secara tidak sengaja.”
Andrea Tenenti, juru bicara UNIFIL, mengatakan kepada Aljazirah bahwa serangan Israel yang melukai dua penjaga perdamaian di Lebanon selatan adalah perkembangan yang “sangat serius” dan memprihatinkan. Dia mengatakan “untungnya” mereka “tidak terluka parah”, namun insiden tersebut hanyalah salah satu dari beberapa hari terakhir di mana pasukan Israel menembaki posisi UNIFIL.
Tenenti mengatakan UNIFIL sedang berdiskusi dengan pihak berwenang Israel “untuk memahami apa yang terjadi” namun menekankan bahwa “menargetkan pasukan penjaga perdamaian adalah pelanggaran yang sangat serius, tidak hanya terhadap Resolusi 1701 tetapi juga hukum kemanusiaan internasional.”
Dia mengatakan militer Israel sebelumnya telah meminta pasukan penjaga perdamaian UNIFIL “untuk pindah dari posisi tertentu di sepanjang Garis Biru, namun kami memutuskan untuk tetap tinggal karena penting bagi bendera PBB untuk berkibar di selatan Lebanon.”
“Jika situasinya menjadi mustahil bagi misi tersebut untuk beroperasi di selatan Lebanon… Dewan Keamanan akan memutuskan bagaimana kelanjutannya,” katanya. “Saat ini kami bertahan, kami berusaha melakukan apa pun yang kami bisa untuk memantau [dan] memberikan bantuan,” tambah Tenenti.
Kronologi versi TNI...
Ikuti Whatsapp Channel Republika