REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (FKH IPB) Trioso Purnawarman menilai bahwa program makan bergizi gratis (MBG) presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan angin segar bagi peternak mandiri.
"Program presiden terpilih RI Prabowo Subianto yakni, makan bergizi gratis (MBG) pada Januari 2025 nanti bisa membawa angin segar para peternak ayam mandiri," kata Trioso dalam keterangan di Jakarta, Kamis malam.
Trioso menyampaikan hal itu dalam kegiatan Focus Group Disscusion (FGD) bertajuk Kolaborasi Antar Kelembagaan untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Rantai Pasok Unggas yang Adil dan Berkelanjutan di Bogor, Jawa Barat yang diinisiasi oleh Forum Broiler Indonesia (FBI).
Dia mendorong peternak ayam mandiri untuk menjadi peternak mitra ataupun membentuk asosiasi di tengah produksi yang melimpah. Hal itu guna mewujudkan stabilitas harga dan rantai pasok unggas yang adil dan berkelanjutan.
Menurutnya, kelebihan stok atau surplus menyebabkan harga pembelian ayam ras hidup di peternak menurun dan merugi. Padahal, suplai yang berlebih adalah suatu anugerah. Pasalnya, hal itu menjadi keberhasilan kementerian teknis yang memproduksi pangan asal hewan.
Trioso yang masuk dalam Tim Percepatan Penyediaan daging, susu dan telur ini menyarankan peternak mandiri untuk membentuk asosiasi bergabung dengan rumah potong hewan unggas dan pabrik pangan.
Menurutnya, peternak saat ini tidak bisa berdikari untuk bersaing dengan pengusaha integrator. Dikatakannya, sudah ada peraturan yakni Perpres Nomor 10 Tahun 2021, bahwa pelaku usaha budidaya ayam dengan pola kemitraan.
"Sudah ada (Perpres) tetapi peternak kita belum memahami mengikuti anjuran program dari pemerintah. Padahal dengan kemitraan itu banyak keuntungannya yang diperoleh pelaku usaha mikro kecil," ucapnya.
Menurutnya, dengan sistem manajemen horizontal, peternak bisa bersaing dengan pengusaha integrator.
Dijelaskannya, pada saat ini ada pelaku usaha pembibitan yang tidak punya pabrik pakan, kemudian ada pabrik pakan yang tidak punya bibit dan ada peternak yang tidak memiliki rumah potong hewan unggas.
"Sehingga persaingan menjadi adil antara korporasi dengan perusahaan besar. Nah asosiasi itu berperan, bukan tempat berkumpul tetapi bagaimana tempat berbisnis satu kesatuan bersama untuk lebih efisien.
Sementara Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI Maino Dwi Hartono mengakui permasalahan kelebihan stok ayam hidup sudah bertahun-tahun.
Sebagai upaya mengatasi oversupply dari produksi ayam, pemerintah memberikan bantuan pangan berupa daging ayam dan telur dalam rangka penanganan stunting. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) telah diberikan kepada 1,446 juta jiwa KRS (Keluarga Beresiko Stunting) di 7 provinsi pada tahun 2024.
"Dengan pemberian daging ayam 1 kilogram dan telur 10 butir, ini bisa berlanjut tahun depan dan bertambah sebaran wilayah saat ini baru tujuh provinsi," ucapnya.
Dirinya menyambut baik Program MBG yang akan dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Menurutnya hal itu bisa menjadi solusi dari permasalahan oversupply yang dihadapi saat ini.
"Harapan kami tentu mendorong agar penyerapan produk-produk pangan termasuk peternakan dalam program makan bergizi gratis bisa diambil dari peternak kecil UMKM," ucapnya.
Ketua FBI Enday Hidayat mengatakan bahwa diskusi itu bertujuan untuk menciptakan situasi persaingan usaha yang sehat antara peternak mandiri dengan pengusaha integrator.
Dengan menjaga stabilitas harga ditingkat produsen dan konsumen kata Enday, akan menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.
"Semoga dengan forum ini menghasilkan produk kepastian hukum bagi para pelaku usaha, sehingga terciptanya keadilan dan keberlanjutan," terangnya.
FGS itu turut diikuti Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR), Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), Peternak Pembudidaya Unggas Niaga (PPUN), Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), Dtijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Bapanas, Japfa dan Pokphand.
Ikuti Whatsapp Channel Republika