REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Hukum dan Advokasi Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di bawah koordinasi Zainudin Paru membuat laporan ke Markas Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2024). Laporan tersebut terkait dugaan tindak pidana fitnah dan/atau serangan terhadap nama baik PKS oleh Arrahmah.id di X dan Instagram.

Zainudin Paru selaku wakil sekretaris jenderal Hukum dan Advokasi DPP PKS menyampaikan, pelaporan itu sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum. pun tindakan, baik penyelenggara maupun warga negara harus dikawal agar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

"Tidak ada warga negara yang boleh bertindak melewati batas-batas yang sudah ditentukan oleh hukum dan diatur oleh peraturan perundang-undangan," ujar Zainuddin dikutip dalam laman resmi PKS.

Menurut Zainudin, PKS mengajukan pelaporan bukan karena bersikap reaktif, tetapi untuk mengajarkan partai tidak boleh main hakim sendiri ketika difitnah. "Biarlah perangkat hukum negara yang akan menjalankan proses selanjutnya atas pelaporan ini sehingga keadilan dapat ditegakkan setegak-tegaknya Zainudin.

Pelaporan yang diajukan PKS ke Polda Metro Jaya adalah dugaan tindak pidana Pasal 311 (Ayat 1) KUHP dengan terlapor pemilik akun X dan Instagram Arrahmah.id. Zainudin berharap, Polda Metro Jaya segera menindaklanjuti pelaporan yang diajukan oleh PKS agar adanya sanksi hukum bagi pelaku pencemaran nama baik.

"Karena penyebaran berita fitnah dan mencemarkan nama baik PKS menyebar luas, dan Polda Metro Jaya sudah menerima laporan PKS, maka bola sekarang ada di Polda," kata Zainuddin.

Dia pun berharap, fitnah yang dilemparkan Arrahmah.id segera diusut tuntas. "Agar ditindaklanjuti dengan serius, amanah, dan profesional, dibuka setransparan mungkin, agar tegak keadilan hukum, pelakunya dikenakan sanksi hukum yang berat, dan PKS sebagai salah satu korbannya dipulihkan nama baik dan harkat serta martabatnya," ujar Zainudin.

Konten hoaks Arrahmah...

Ikuti Whatsapp Channel Republika