REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengganti sejumlah Menteri dan pejabat negara di Kabinet Indonesia Maju. Salah satu yang dirombak yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.
Yasonna merupakan kader dari PDI P yang saat ini sudah berseberangan dengan kubu Jokowi. Yasonnna menduduki posisi Menteri yang cukup strategis, baik untuk politik maupun masalah hukum.
Kementerian Hukum dan HAM mempunyai kewenangan dalam menguji legalitas partai jika ada sengkarut di tubuh parpol tertentu. Sebut saja masalah yang pernah dihadapi Demokrat dan PPP. Putusan strategis berada di tangan Kemenkumham.
“Adapun menteri dan kepala badan yang akan dilantik presiden, adalah Menkumham, Menteri ESDM, Menteri Investasi, tambahan Wakil Menteri Kominfo, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,” ujar Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kepada Republika, Senin.
Menkumham Yasonna Laoly disebut akan diganti oleh Supratman Andi Agtas yang merupakan kader dari Gerindra. Supratman Andi Agtas merupakan ketua Baleg DPR RI.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengaku sudah siap apabila masuk dalam daftar Menteri Kabinet Indonesia Maju yang dirombak (reshuffle). Menurutnya, isu reshuffle adalah kewenangan sepenuhnya Presiden Indonesia.
"Am I ready or not? I am more than ready (apa aku siap atau tidak? Aku sudah sangat siap),” kata Yasonna dalam acara Peluncuran Desain Baru Paspor Republik Indonesia di Jakarta Pusat, Sabtu.
Ketika awak media bertanya apakah dirinya benar akan diganti atau tidak? ia meminta untuk menunggu. “Kita tunggu besok lusa (Senin, 19 Agustus 2024),” ucapnya.
Presiden Joko Widodo sebelumnya juga menekankan bahwa perombakan kabinet akan dilakukan jika diperlukan. "Ya kalau diperlukan. Saya 'kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu," jelas Jokowi di sela kegiatan kerja di IKN.
Saat ditanya lebih lanjut soal terkait kemungkinan menteri yang akan diganti, Presiden Jokowi enggan menjawab kabar tersebut.
Presiden kemudian melontarkan kembali pertanyaan kepada awak media soal dari mana isu tersebut berasal. "Katanya siapa? Katanya siapa? Ya isu, enggak usah saya jawab, enggak usah saya jawab," ucap Presiden.
Konflik parpol
Salah satu parpol yang sedang menghadapi sengkarut yakni PKB, pendukung utama Anies Baswedan di Pilpres 2024. Partai Kebangkitan Bangsa di bawah Muhaimin Iskandar sedang digoyang oleh salah satu kubu kuat di internal PBNU. Bahkan ada isu untuk menggelar Muktamar di luar kubu Muhaimin.
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan Muktamar di luar Muktamar di Bali adalah illegal. Muhaimin mengatakan bahwa partai yang ia pimpin milik seluruh masyarakat Indonesia, bukan milik individu atau kelompok tertentu, termasuk bukan milik Nahdlatul Ulama (NU).
“Sekali lagi saya ingin sampaikan, partai ini milik publik dan milik rakyat Indonesia. Partai ini milik seluruh anak negeri di Indonesia. Partai ini bukan milik Muhaimin, bukan milik NU. Bukan milik sekelompok orang, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia,” ujar Muhaimin dalam sambutannya pada acara Serah Terima Dokumen B.1-KWK Pasangan Bakal Calon Pilkada 2024 dari PKB di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, jika partai dipersonifikasi atau dikotak-kotakkan dalam suatu kelembagaan tertentu, partai tersebut akan semakin mengecil. Namun, Muhaimin menyebut PKB kini semakin dan akan terus besar.
“Alhamdulillah PKB semakin membesar dan akan terus membesar karena PKB melayani kepentingan seluruh rakyat Indonesia, melayani seluruh kepentingan bangsa ini, melayani seluruh masyarakat yang ada di masing-masing tanggung jawab kita, ini pokoknya,” kata dia.
PKB telah memutuskan untuk bergabung di Gerindra dan ikut bersama KIM Plus di Pilgub Jakarta. PKB bahkan telah mengalihkan dukungannya dari Anies dan setuju untuk mengusung calon dari Gerindra di Jakarta yakni Ridwan Kamil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika