REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Airlangga Hartarto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Ahad (11/8/2024). Pengunduran diri Airlangga itu telah dilakukan pada Sabtu (10/8/2025).
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai mundurnya Airlangga dari kursi ketua umum tak bisa dipisahkan dari tekanan dari luar partai. Apalagi, pengunduran diri Airlangga dilakukan secara tiba-tiba dan cukup mengejutkan banyak pihak.
"Ada tekanan akan dikasuskan, akan dipenjarakan. Kan itu jadi persoalan," kata dia kepada Republika, Senin (12/8/2024).
Ujang menilai, peran Airlangga di Partai Golkar cukup kuat. Di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 misalnya, Airlangga bisa menambah raihan suara partai secara nasional. Bahkan, Airlangga diunggulkan untuk kembali menjadi Ketua Umum Partai Golkar dalam musyawarah nasional (munas) yang akan digelar beberapa bulan ke depan.
Namun, tekanan dari pihak luar partai membuat karier Airlangga di partai berlogo pohon beringin itu berakhir juga. Diduga kuat, tekanan datang dari pihak yang dekat dengan kekuasaan.
"Karena ada tekanan eksternal, dari kekuasaan, akhirnya Airlangga selesai juga. Tentu akan digantikan dengan pihak yang dekat dengan kekuasaan," kata Ujang.
Menurut dia, mundurnya Airlangga sangat erat kaitannya dengan langkah Presiden Joko Widodo atau Gibran Rakabuming Raka. Bahkan, ada kemungkinan dua sosok itu akan menjadi pimpinan di Partai Golkar.
"Bisa jadi tekanan itu dilakukan untuk Airlangga mundur, dan memberi ruang kepada Gibran atau Jokowi untuk bisa jadi Ketum Golkar, walau harus menabrak aturan dan sebagainya," kata Ujang.
Kendati demikian, mundurnya Airlangga sebagai ketua umum tak akan banyak berdampak terhadap kondisi internal Partai Golkar. Pasalnya, partai itu sudah biasa berganti ketua umum.
"Bahkan waktu 2014 dan 2019 dihajar kasus besar masih tetap menjadi partai besar. Dalam konteks gonjang-ganjing ini sudah biasa. Jadi ke depan Golkar akan tetap sehat, kecuali kalau Airlangga tidak mau mundur, akan ada gesekan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika