Rabu 17 Jul 2024 15:18 WIB

Mengapa Anggaran Makan Gratis Direncanakan akan Dikurangi Jadi Rp 7.500 per Anak?

Untuk tahun pertama makan bergizi gratis dianggarkan Rp71 triliun.

Warga antre untuk mendapatkan makan siang gratis di Lio Genteng, Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, Jumat (10/4/2020). Pembagian makan gratis hasil swadaya masyarakat itu ditujukan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga terdampak COVID-19 yang kehilangan mata pencahariannya.
Foto:

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Eva Rianti

Isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis belakangan muncul, usai ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Dalam kegiatan Market Outlook 2024 yang digelar secara hibrida itu, dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.

Baca Juga

“Setelah dikomunikasikan angka Rp71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp15 ribu ke Rp9 ribu atau Rp7.500. Bisa kita pahami tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat,” ujar Heriyanto, belum lama ini.

Merespons isu pemangkasan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap sesuai dengan yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“(Anggaran makan bergizi gratis) dalam RAPBN masih sama,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Airlangga menambahkan, implementasi program tersebut akan bersifat fleksibel. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun dalam RAPBN 2025.

Sri Mulyani merinci, pelaksanaan Program MBG akan dilakukan secara bertahap, yang mana alokasi Rp71 triliun merupakan anggaran untuk tahun pertama. Anggaran Program MBG telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

“Dalam RAPBN 2025, teman-teman tadi sudah lihat di dalam, sebelumnya angka Rp71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen. Jadi, angka Rp71 triliun bukan merupakan outlook di atas itu, tapi sudah di dalamnya dan nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus (2024),” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Jakarta, Senin (24/6/2024).

Bendahara Negara itu mengatakan Tim Prabowo-Gibran akan menyusun detail Program MBG yang dijelaskan secara terpisah. Penyusunan RAPBN 2025 sendiri dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam UU Keuangan Negara dan dibahas bersama DPR untuk mendapat persetujuan.

 

photo
Infografis Alasan Nabi Muhammad tidak Pernah Makan Makanan Panas - (Republika.co.id)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement