REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mencoba menganalisis pihak di Indonesia yang masih mengimpor senjata dan amunisi dari Israel. Fahmi menduga impor tersebut bukan untuk keperluan pemerintah RI. 

Khairul menyebut pembelian senjata api, amunisi, peralatan keamanan yang digolongkan senjata api maupun komponen sejata api dari Israel sebagaimana dikutip dari data BPS tidak memuat informasi lebih rinci. Sehingga menurut Khairul tidak diketahui apakah yang diimpor itu merupakan senjata api standard organik TNI/Polri atau nonstandar organik. 

"Bahkan belum jelas juga apakah itu senjata apinya, amunisinya, peralatan keamanan yang digolongkan senjata api atau bahkan hanya komponennya," kata Khairul kepada Republika, Senin (1/7/2024). 

Sebelumnya banyak lembaga kemanusiaan di luar negeri mendesak dihentikannya pengiriman dan pembelian senjata dengan Israel sejak serangan brutal negara Zionis itu ke Palestina pada Oktober 2023. Tapi dari data Badan Pusat Statistik (BPS), yang ditelusuri Republika, salah satu produk impor dari Israel ternyata adalah senjata dan amunisi.

Khairul meragukan senjata api, amunisi, peralatan keamanan yang digolongkan senjata api maupun komponen yang diimpor dari Israel itu merupakan belanja pemerintah. Sepengetahuan Khairul, Kementerian Pertahanan dalam beberapa tahun terakhir tidak pernah melakukan pembelian senjata api, amunisi, peralatan keamanan yang digolongkan senjata api maupun komponen senjata dari Israel. 

"Kemenhan juga setahu saya tidak pernah mengeluarkan izin/rekomendasi pembelian dan pemasukan (impor) senjata api, amunisi, peralatan keamanan yang digolongkan senjata api maupun komponen senjata standard militer dari Israel untuk kementerian, lembaga pemerintah lain maupun badan usaha swasta," ujar Khairul. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika