REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah resmi menyatakan sikap untuk mengusung calon gubernur (cagub) Anies Rasyid Baswedan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Namun, PKS mengunci posisi calon wakil gubernur (cawagub) pendamping Anies dari kader internal, yaitu Mohamad Sohibul Iman.

PKS adalah pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dengan torehan 16 kursi DPRD Jakarta. Otomatis, PKS menduduki kursi ketua DPRD Jakarta periode 2024-2029 menggeser PDIP.

PKS sudah mendukung Anies pada Pilgub Jakarta 2017 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Di kedua kontestasi itu, PKS mendukung penuh Anies tanpa menyertakan kadernya sama sekali. Pada dukungan ketiga, mereka menyertakan wakil ketua Dewan Syura PKS untuk dimajukan berpasangan dengan Anies.

Peneliti senior Populi Center Usep S Ahyar menilai, Anies kali ini tak bisa berbuat banyak atas tawaran yang diberikan oleh PKS. Pasalnya, Anies yang bukan kader partai, tak memiliki kendaraan politik untuk maju pada Pilgub Jakarta. "Itu kelemahan Anies," kata Usep saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Dia menilai, selama ini, Anies terkesan ingin mengejar jabatan di eksekutif. Di satu sisi, gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu bukanlah seorang kader partai dan tidak ingin bergabung dengan partai.

Padahal, menurut Usep, mekanisme untuk mendapatkan jabatan eksekutif itu lebih efektik ketika seseorang menjadi kader partai. "Mas Anies itu di satu sisi tidak mau berisiko dalam konteks kepemimpinan. Dia mau merasa besar melebihi partai politik," ujar Usep.

Namun, pilihan Anies juga memiliki risiko. Dia menyebut, salah satunya adalah ditinggalkan oleh partai politik. Usep mencontohkan, dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024, Anies tak memiliki kesempatan untuk menawar opsi yang diberikan oleh PKS dalam menentukan pasangannya.

Lantaran tak mewakili partai politik, kata dia, PKS yang mengusungnya otomatis ingin kadernya ikut mendampingi Anies. Sementara, partai politik lain belum tentu setuju dengan tawaran PKS. Akibatnya, bukan tidak mungkin nama Anies akan ditinggalkan partai politik, meski memiliki elektabilitas yang tinggi.

"Jangan terus merasa mau bersih saja. Terlalu mau menghindari risiko, tapi makin tidak dihitung oleh partai politik," kata Usep mengkritik Anies.

Ikuti Whatsapp Channel Republika