Pada masa mudanya, Modi adalah anggota kelompok Hindu radikal Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). Berdiri pada 1925, kelompok itu memimpikan India sebagai negara Hindu untuk penganut Hindu. Berdirinya kelompok itu mengkhawatirkan Muslim India saat itu yang kemudian menuntut pendirian negara Pakistan bagi umat Islam. 

ketika Mahatma Gandhi mengkhotbahkan persatuan Hindu-Muslim, RSS menganjurkan untuk mengubah India, dengan kekerasan jika perlu, menjadi negara Hindu. Seorang mantan anggota RSS menembakkan tiga peluru ke dada Gandhi pada 1948, membunuhnya beberapa bulan setelah India merdeka.

Menurut pengamat politik India, didikan spiritual dan politik Modi dari RSS adalah kekuatan pendorong dalam segala hal yang dilakukannya sebagai perdana menteri selama 10 tahun terakhir. Periode itu juga menjadikan India sebagai kekuatan global dan negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia.

Menurut the Associated Press, pendukung dan pengkritiknya sepakat pada satu hal: Modi berhasil mempertahankan kekuasaannya dengan menjadikan nasionalisme Hindu menjadi arus utama di negara berpenduduk 1,4 miliar jiwa itu. India sejak kemerdekaan hingga beberapa dekade setelahnya membanggakan pluralisme dan sekularismenya. 

Dengan populasi Hindu sebesar 80 persen, sentimen agama gampang diolah menjadi suara di pemilu. “Dia 100 persen merupakan produk ideologi RSS,” kata Nilanjan Mukhopadhyay, yang menulis biografi Modi. “Dia telah mengantarkan RSS ke tujuan mereka.”

Terobosan politik pertama Modi terjadi pada 2001, saat ia menjadi menteri utama di negara bagian asal Gujarat. Beberapa bulan kemudian, kerusuhan anti-Muslim melanda wilayah tersebut, menewaskan sedikitnya 1.000 orang.

Ada kecurigaan bahwa Modi diam-diam mendukung kerusuhan tersebut, namun ia membantah tuduhan tersebut dan pengadilan tinggi India memberikan pengampunan atas dirinya karena kurangnya bukti.

Alih-alih menghancurkan karier politiknya, kerusuhan justru meningkatkan kariernya. Modi menggandakan narasi nasionalisme Hindunya, kata Jaffrelot, memanfaatkan ketegangan agama untuk keuntungan politik. 

Umat Islam india, sebanyak sekitar 200 juta orang, jadi korban sentimen yang awam pada masa Modi tersebut. Segera setelah memenangkan masa jabatan kedua pada tahun 2019, pemerintah Modi mencabut status khusus Jammu dan Kashmir yang disengketakan. Sejak 1954, wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim ini bersifat semiotonom, dengan konstitusi terpisah dan mewarisi perlindungan atas tanah dan pekerjaan.

Pada Januari, Modi meresmikan sebuah kuil besar untuk dewa Hindu Rama di kota utara Ayodhya, yang dianggap sebagai tempat kelahiran dewa tersebut. Kuil ini dibangun di lokasi masjid abad ke-16 yang dirobohkan oleh massa Hindu pada tahun 1992, yang memicu kerusuhan yang menewaskan hampir 2.000 orang. Kelompok Hindu garis keras kini mengincar dua masjid lain yang mereka klaim dibangun di lokasi kuil Hindu.

Hanya beberapa pekan sebelum pemilu, pemerintahan Modi mulai menerapkan undang-undang kewarganegaraan tahun 2019 yang memperluas kewarganegaraan hampir banyak pengungsi dan melarang warga Muslim. Undang-undang ini memberikan jalur cepat menuju naturalisasi bagi umat Hindu, Parsi, Sikh, Buddha, Jain, dan Kristen yang melarikan diri ke India yang mayoritas penduduknya Hindu dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan sebelum 31 Desember 2014. Undang-undang ini tidak mencakup umat Islam dari tiga negara.

Undang-undang tersebut disetujui oleh Parlemen India pada tahun 2019, tetapi pemerintahan Modi menunda penerapannya setelah protes mematikan terjadi di ibu kota New Delhi dan tempat lain. Puluhan orang meninggal selama bentrokan berhari-hari.

Ikuti Whatsapp Channel Republika