Sementara itu Ceo & Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago Pangi menduga nuansa politik dalam kasus itu begitu kental. 

"Lebih kencang DNA politik daripada penegakan hukum. Saya melihat intensitas arahnya sudah clear bahwa ketika yang berkuasa adalah yang mana terus di bawahnya akan aman, kalau posisinya salah (oposisi) itu seolah dipanggil-panggil, ditersangkakan," kata Pangi kepada Republika, Kamis (6/6/2024). 

Pangi bahkan pesimis kasus Harun Masiku murni sebagai penegakan hukum. Pangi mencurigai motif politik yang terasa lekat.  "DNA hukum kita politiknya sudah 80 persen," ujar Pangi. 

Pangi juga menduga perburuan Masiku bertujuan meredam perlawanan PDIP. Sebab PDIP dinilai mulai menunjukkan bakal menjadi oposisi bagi pemenang Pilpres 2024.

"Memang kalau dicermati posisi PDIP ingin dibuat bertekuk lutut, menyerah tanpa syarat, nah bagaimana caranya?  Ya elitnya. Siapa elitnya? Diupayakan akan nyerah," ujar Pangi.  

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto memastikan akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dan partai politik adalah pihak yang taat terhadap hukum, apalagi mengingat KPK merupakan lembaga yang didirikan oleh Megawati Soekarnoputri.

"Saya akan datang dengan tanggung jawab sebagai warga negara, siap memenuhi panggilan. Apalagi KPK ini didirikan oleh Ibu Megawati, kualat saya kalau tidak hadir, maka saya akan hadir," ujar Hasto di Sekolah Partai, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Kendati demikian, ia mengaku belum mendapatkan undangan pemanggilan dari KPK. Namun, ia mengatakan bahwa panggilan dari KPK dan Polda Metro Jaya beberapa hari yang lalu bukan dianggapnya sebagai tekanan.

"Bagi saya itu bukan double pressure, itu bagi saya adalah tanggung jawab sebagai warga negara yang harus saya wujudkan sebagai konsistensi untuk taat pada hukum," ujar Hasto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika