Kesebelas, data di atas menjelaskan, semisal setiap penambahan Rp 1 miliar ouput dibutuhkan tambahan investasi sekitar Rp 6,5 miliar, sementara negara-negara peers hanya di kisaran Rp 3-4 miliar.

“Seharusnya pembangunan infrastruktur dan investasi sumber daya manusia dan teknologi memberi kontribusi besar bagi turunnya koefisien ICOR nasional,” ujar Said

kedua belas, hilirisasi kita harapkan menjadi titian tangga menjadi negara industri. Catatan dari LPEM UI, hampir sepuluh tahun terakhir rata-rata nilai tambah manufaktur sekitar 39,12 persen hingga tahun 2020, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata pada masa Presiden Megawati 43,94 persen, dan Presiden SBY 41,64 persen.

“Situasi ini menjadi tanda deindustrialisasi dini, oleh sebab itu pemerintah harus mewaspadai hal ini,” ujar Said.

Ketiga belas, insentif pajak atas kebijakan hilirisasi harus diimbangi dengan kewajiban untuk serapan tenaga kerja Indonesia, alih teknologi, dan memperluas cakupan industri manufaktur nasional.

Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam memberikan nilai tambah luas bagi kemakmuran rakyat.

keempat belas, hilirisasi harus menjadi haluan baru kebijakan ekspor dan pengelolaan devisa. Selama ini ekspor bahan mentah, lalu kita beli lagi ketika menjadi barang jadi, dan puluhan tahun kita lakukan ini.

“Kita juga belum merasakan manfaat devisa atas hasil ekspor. Mereka mengambil kekayaan alam kita, namun memarkir devisanya ke luar negeri,” ujar Said.

Menurut Said, pimpinan Banggar DPR mendukung Pemerintah lebih tegas dan berani mengubah tata kelola devisa untuk kepentingan nasional.

Kelima belas, agenda untuk memperkuat kemandirian pangan dan energi yang kita canangkan sejak Nawacita 1 juga belum mampu kita raih.

Food trade deficit kita beberapa tahun ini makin dalam, dimulai sejak 2007 hingga kini. Bahkan tahun lalu food trade deficit kita menyentuh 5,3 miliar USD, tertinggi dalam sejarah Republik.

Enam belas, demikian halnya sektor energi. Tingkat konsumsi minyak bumi kita sejak 2003 hingga kini lebih besar dengan produksi dalam negeri.

Tahun lalu tingkat konsumsi minyak bumi kita lebih dari 1 juta barel per hari, sementara kapasitas produksi dalam negeri hanya 600-an ribu barel per hari, itupun sebagian hak kelolaan perusahaan minyak asing.

Pada kesempatan out, Said mengatakan pimpinan Banggar DPR berharap problem fundamental diatas menjadi atensi pemerintah dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Kebijakan Ekonomi Makro serta Pokok Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2025. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika