REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Otoritas Korea Selatan mengecam pernyataan saudara perempuan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Kim Yo-jong, yang menyebut pengiriman balon-balon pembawa sampah ke Korsel adalah bentuk implementasi kebebasan berekspresi warga Korut. Kementerian Unifikasi yang bertanggung jawab atas urusan antar-Korea mengatakan tidak masuk akal bagi Korut untuk berbicara tentang kebebasan berekspresi karena hak kebebasan berpendapat warganya telah digerogoti di bawah pengawasan ketat rezim Pyongyang.
“Mengingat fakta bahwa Korea Utara membatasi kebebasan berekspresi dengan memberlakukan tiga undang-undang yang ‘jahat’, Korea Utara membuat klaim yang bertentangan,” kata kementerian itu dalam rilisnya, Kamis (30/5/2024).
Korut menerbangkan ratusan balon besar yang membawa sampah dan kotoran ke Korsel pada Selasa (28/5/2024) dan Rabu (29/5/2024), setelah negara tersebut memperingatkan adanya tindakan balas dendam terhadap kampanye aktivis Seoul yang mengirimkan selebaran anti Pyongyang melintasi perbatasan.
Pada Rabu malam, Kim Yo-jong mengeluarkan pernyataan yang sarat dengan ejekan, dengan menyebut bahwa balon-balon tersebut adalah “hadiah yang tulus” untuk warga Korsel yang menyerukan jaminan kebebasan berekspresi. Kim bersumpah negaranya akan mengirim sampah puluhan kali lebih banyak daripada jumlah kotoran yang tersebar di wilayah Utara.
Peringatan Kim untuk mengirimkan lebih banyak balon yang membawa sampah menunjukkan bahwa rezim Korut adalah agen utama yang menyebarkan balon tersebut, bukan rakyatnya, kata Kementerian Unifikasi Korsel. “Korea Utara harus menyadari bahwa ada tugas yang lebih mendesak untuk mengizinkan rakyatnya mengakses informasi dari luar secara bebas dan menikmati hak untuk menentukan nasib sendiri,” kata kementerian itu.
Kementerian Luar Negeri Korsel juga menganggap pernyataan Kim tidak masuk akal, karena ekspresi kebebasan dengan menyebarkan kotoran dan sampah merupakan tindakan tidak beradab dan tidak rasional. “Kami memperingatkan Korea Utara untuk segera menghentikan tindakan rendahan tersebut, yang tidak hanya mengancam keselamatan warga negara kami tetapi juga mempermalukan warga Korea Utara,” kata Juru Bicara Kemlu Korsel Lim Soo-suk.
Korut mengadopsi tiga undang-undang yang dinilai jahat dalam beberapa tahun terakhir untuk memperkuat kontrol internal dan mengekang pengaruh budaya luar, termasuk tindakan untuk “menolak ideologi dan budaya reaksioner” serta untuk melindungi dialek dan budaya Pyongyang. Seorang pejabat Kementerian Unifikasi mengatakan kepada wartawan bahwa pengiriman balon lintas batas terbaru oleh Korut tampaknya bertujuan untuk menimbulkan perpecahan di Korsel sebagai bagian dari perang psikologis melawan Korsel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika