REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Papua Tengah, Otniel membuat pernyataan mengejutkan dalam sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi. Pengakuan tersebut menyangkut penyanderaan serta pemberian uang terhadap Organisasi Papua Merdeka.
Otniel membenarkan pemungutan suara di lima distrik di Intan Jaya Papua terpaksa ditunda dan ia ditugaskan menuju Distrik Homeyo. Salah satu alasan penundaan karena ada aksi penyanderaan oleh OPM.
“Waktu itu memang terjadi penyanderaan pesawat. Kami pun bernegosiasi karena memang pihak maskapai ini harus punya bukti surat yang ditandatangani oleh OPM agar bisa masuk ke wilayah,” kata dia.
Karena disandera, kata dia, ia pun melobi agar tanggal pemungutan suara diundur menjadi tanggal 23 Februari. Kemudian, Arief bertanya apakah mereka mengalami penganiayaan ketika ditangkap.
“Waktu ditangkap tidak dianiaya?” Tidak, karena mereka hanya meminta uang. Waktu penyanderaan pesawat itu kita salah memberikan uang kepada OPM yang tempat lain, sehingga yang di situ (lokasi penyanderaan) mereka minta,” ujar Otniel.
“Berapa uang yang diminta?” tanya Arief kembali.
“(OPM) yang pertama kami sudah kasih Rp 150 juta, kemudian (OPM kedua) yang kami kasih sekitar Rp 25 juta,” kata Otniel.
Ia mengungkapkan uang dengan bilangan besar tersebut dikumpulkan dari pemberian beberapa pihak, termasuk dari caleg. Dirinya juga menyebut bahwa ia ditangkap selama sekitar delapan jam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika