REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa Partai Gelora tak menolak kehadiran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal itu berbeda dengan pernyataan elit Gelora politik sebelumnya.
Sebelumnya, Senin (29/4), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik tidak ingin Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dalam gerbong pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ia menganggap PKS selama ini telah menunjukkan sikap politik dan ideologi yang berbeda dengan dua figur itu. "Pak Prabowo juga berulang-ulang menekankan keberlanjutan pembangunan agar capaian-capaian yang ada tidak berhenti, lalu mulai dari nol lagi," kata Mahfuz, Senin.
Sementara itu, lanjut dia, PKS juga terbuka menolak program strategis Presiden Joko Widodo seperti IKN. Adapun dalam Pemilu 2024, PKS bahkan berjanji untuk membuat Jakarta tetap menjadi ibu kota.
Hal ini menjadi salah satu contoh PKS bertolak belakang dengan Prabowo-Gibran maupun Jokowi. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa PKS sempat menolak dicalonkannya Gibran sebagai pendamping Prabowo pada Pilpres 2024.
"PKS pula yang sangat keras menolak Gibran dengan alasan anak haram konstitusi. Pikiran di balik ini adalah ketidakmauan PKS menerima rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo," ucap Mahfuz.
Ia pun menganggap keputusan Prabowo bergabung dalam pemerintahan Jokowi setelah Pilpres 2019 dianggap sebagai pengkhianatan oleh pendukung PKS. Oleh karena itu, dia meminta PKS tak berharap diajak Prabowo untuk bergabung ke dalam pemerintahannya ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika