REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizky Suryarandika, Nawir Arsyad Akbar
Para mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute tak kaget dengan temuan survei nasional Indikator Politik Indonesia yang menunjukan semakin rendahnya kepercayaan publik kepada KPK. IM57+ Institute menduga temuan itu kian memperkuat skenario pembubaran KPK.
"Ini sama sekali tidak mengagetkan bagi kami, mengingat kami telah memperingatkan skenario ini akan terjadi dengan agenda puncak pembubaran KPK," kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha dalam keterangannya pada Senin (22/4/2024).
IM57+ Institute memandang survei ini tidak terlepaskan dari skenario oligarki yang didukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Skenarionya dengan melakukan revisi UU KPK, menaruh orang bermasalah sebagai Pimpinan KPK dan menyingkirkan pegawai berintegritas yang menjadi kunci berjalannya KPK.
"Langkah ini memberikan efek domino dengan terjadinya korupsi di internal KPK," ujar Praswad.
IM57+ Institute menyinggung kasus eks Ketua KPK Firli Bahuri yang malah menjadi tersangka korupsi hingga kasus pungli di rutan KPK baru-baru ini. Rangkaian peristiwa tersebut menggerus kepercayaan publik selama tiga tahun terakhir ini hingga KPK menjadi lembaga yang tidak dipercaya.
"Pada akhirnya wacana pembubaran KPK melalui penghilangan fungsi penindakan dan penggabungan fungsi pencegahan dengan Ombudsman menjadi tawaran yang diajukan," ujar Praawad.
Selain itu, IM57+ Institute menegaskan kepercayaan yang turun membuat publik seakan tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi pada KPK. Sehingga wacana pembubaran tidak mendapatkan perlawanan yang signifikan.
"Pada titik ini, berhasil agenda para koruptor dengan gong yang membuat korupsi menjadi bebas di negeri ini," ujar Praswad.
Diketahui, KPK menjadi lembaga penegak hukum paling buncit yang dipercaya publik. Dalam survei sebelumnya, kepercayaan terhadap KPK memang belum ada peningkatan signifikan. Pada Oktober 2023 kepercayaan hanya 59 persen, Desember 2023 (61 persen), dan April 2024 hanya 62 persen.
Hal ini merupakan hasil suvei yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia. Survei diselenggarakan pada April 2024. Survei dilakukan melalui telepon terhadap 1.201 responden.
Dalam survei disebutkan TNI menjadi paling dipercaya dengan kepercayaan 92,6 persen). Diikuti berturut-turut Presiden (85,1 persen), Kejagung (74,7 persen), MK (72,5 persen), Pengadilan (71,1 persen), Kepolisian (70,6 persen), KPK (62,1 persen), DPR (55,8 persen), dan parpol (51,3 persen).
“Kejaksaan masih menjadi negara paling dipercaya publik di bawah TNI dan Presiden, dan pertama paling dipercaya di antarz penegak hukum,” kata Direktur Indikator, Burhanuddin Muhtadi, saat memaparkan hasil survei, Ahad (21/4/2024).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
