REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Nasional Relawan Prabowo-Gibran Digital Team (PRIDE), Anthony Leong berpendapat bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah tidak ada kaitannya dengan Pemilu dan Pilpres 2024. Pendapat itu disampaikannya setelah empat menteri di kabinet Presiden Jokowi memberikan kesaksiannya di sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
Empat menteri yang memberikan kesaksian di MK adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Pemberian bansos yang dipermasalahkan kuasa hukum dari Pasangan 01 dan Pasangan 03 tidak berkaitan dengan Pemilu dan Pilpres tahun ini.
"Pemberian bansos merupakan instrumen yang sudah ada di dalam APBN. Hal tersebut juga sudah disetujui oleh semua partai politik yang ada di DPR," kata Anthony dalam pesannya di Jakarta, Ahad (7/4/2024).
Bahkan, Menkeu Sri Mulyani mengatakan dana Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan bansos tak ada perubahan signifikan dalam waktu enam tahun terakhir. Salah satunya pada periode Pemilu 2024 yang digelar pada 14 Februari 2024. Berdasarkan keterangan empat menteri itu, semuanya mematahkan apa yang selama ini dituduhkan oleh kuasa hukum Pasangan 01 dan Pasangan 03.
"Apalagi jika kita menyimak keterangan para saksi ahli dan saksi yang dihadirkan Pasangan 01 dan 03 selama ini di sidang MK kurang berhasil menguatkan dalil adanya dugaan kecurangan dalam Pilpres," ucap Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS) ini.
Wakil Sekretaris Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) itu juga yakin masyarakat dapat menilai dari apa yang disampaikan di Sidang MK bahwa Pasangan 01 dan Pasangan 03 kesulitan untuk membuktikan dugaan adanya kecurangan dalam Pilpres 2024. Anthony yakin akhirnya pasangan Prabowo-Gibran bisa memenangkan sidang MK.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) itu mengapresiasi kedewasaan masyarakat Indonesia dalam berpolitik. Ia mengapresiasi perselisihan sengketa Pemilu dan Pilpres ke ranah MK ketimbang 'Pengadilan Jalanan' seperti turun ke jalan melakukan demonstrasi yang berujung agresi, karena itu dapat mengganggu stabilitas perekonomian Indonesia.
Terlebih, saat ini merupakan momen yang baik untuk melakukan rekonsiliasi seluruh elite politik mengakhiri perselisihan. "Semoga momen Idul Fitri ini juga dimanfaatkan dengan baik oleh para tokoh bangsa mengakhiri perselisihan dan menatap masa depan demi terwujudnya Indonesia Emas 2045," ucap Antony.
Seperti yang diketahui, Hasil exit-poll Litbang Kompas di Pemilu 2024 juga menunjukkan bansos tidak punya hubungan kuat terhadap keterpilihan kandidat. Dari hasil kajian, penerima bansos merata di ketiga kandidat. Sebagian besar pemilih juga menyebut bansos berasal dari pemerintah, bukan dari Presiden Joko Widodo.
Hasil exit-poll Litbang Kompas menunjukkan, Ganjar-Mahfud menjadi kandidat yang paling diuntungkan dari bansos dibandingkan dengan kandidat lain. Di sisi lain, riset Indikator Politik pada April 2023 hingga Februari 2024 menunjukkan tingkat penerimaan Presiden Jokowi yang tinggi tidak berpengaruh terhadap keterpilihan Prabowo-Gibran. Approval rating Presiden Jokowi dengan elektabilitas Prabowo-Gibran, koefisien korelasi hubungannya 0,024 atau mendekati 0. Sementara itu, biasanya batas yang digunakan untuk menyatakan hubungan kuat adalah 0,5.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
