REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan direktur utama (dirut) Bulog, Budi Waseso memberikan tanggapannya terkait namanya yang disinggung dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024). Dia mengaku, pencopotandari jabatannya itu tidak terkait dengan program bantuan sosial (bansos).
"Nggak ada hubungannya bansos sama pramuka ya pramuka. Bansos waktu itu Bulog gak ada. Saya tidak pernah menolak bansos," kata Budi usai pelantikan pengurus Pramuka di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Budi mengatakan, bansos merupakan program Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga, ia saat itu hanya menjalankan tugas dari kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah.
"Justru bansos itu kan programnya Pak Presiden, programnya pemerintah. Beras yang di Bulog itu kan berasnya pemerintah. Jadi kalau pemerintah atau negara ini mau menggunakan beras itu saya tugasnya hanya menyalurkan," ujar Budi.
Karena itu, Budi menegaskan, pencopotan dirinya saat itu tak terkait dengan kabar penolakan penyaluran bansos ke masyarakat. Pasalnya, ia sebagai dirut Bulog harus menjalankan perintah negara.
"Jadi gak ada hubungannya dengan itu, menolak, itu nggak ada. Bukan kapasitasnya itu dirut Bulog itu menolak. Harus melaksanakan perintah negara," kata Budi.
Eks kepala Bareskrim Polri itu mengaku tak mempermasalahkan pencopotan dirinya dari dirut Bulog oleh Menteri BUMN Erick Thohir saat itu. Karena penugasan jabatannya pun hanya selama lima tahun. Sementara Budi menyebut, sudah bertugas lebih dari lima tahun.
"Jadi saya menjadi kepala Bulog itu kalau kita mau jujur ya lihat aturan ketentuan menteri. Itu kontraknya, itu penugasannya lima tahun. Dan saya sudah lima tahun bahkan lebih. Dan pergantian itu biasa. Bagi saya itu biasa saja gak ada masalah, bagi saya ya," ujarnya.
Menurut Budi, jabatan hanya merupakan amanah yang harus dijalankan. Sehingga jika posisinya memang harus diganti, maka dirinya tak mempermasalahkan.
"Karena namanya itu amanah ya, tugas. Kalau waktunya sudah selesai, kalau pimpinan siapa pun mengatakan ganti ya diganti, gak ada masalah. Bagi saya gak ada masalah," kata Budi.
Dalam sidang sengketa Pilpres 2024, hakim konstitusi Arief Hidayat memberikan pertanyaan kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait penyaluran bansos. Arief pun menyinggung soal bansos dan pencopotan Dirut Bulog Budi Waseso.
"Kita mengenal lembaga, ada menteri sosial, kemudian ada kaitannya dengan Kepala Badan Pangan Nasional, kemudian ada Kepala Bulog, pada saat-saat kritis, saya baca di media, Kepala Bulog Budi Waseso diganti, ada faktor apa yang melatarbelakangi? Saya mau tanya," kata Arief di ruang sidang MK.
Menurut Arief, pertanyaan tersebut disampaikan untuk mendapatkan keterangan mengenai dugaan cawe-cawe yang didalilkan pemohon. "Jadi di situ, Kepala Badan Pangan Nasional Pak Arief Prasetyo Adi, kemudian ada Kepala Bulog dan kaitannya dengan Kementerian Sosial, itu apa yang ada di balik itu? Kita ingin mengerti karena ini termasuk dalam juga masalah yang tadi cawe-cawe."
Buwas tidak lagi menjabat sebagai dirut Bulog sejak 1 Desember 2023. Posisinya digantikan Bayu Krisnamurthi. Dia kemudian menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Indonesia Tbk (SMGR). Buwas merupakan tokoh yang dikenal dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
