Rabu 20 Mar 2024 06:48 WIB

PKB Bantah Terima Jatah Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PKB membantah telah menerima jatah kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. PKB membantah telah menerima jatah kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.
Foto: Humas Kemendes PDTT
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. PKB membantah telah menerima jatah kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Halim Iskandar membantah partainya menerima jatah kursi menteri di kabinet manakala pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang dalam Pilpres 2024.

“Siapa yang bikin isu itu. Tanya yang bikin isu, Nggak ada (isu jatah di kabinet) itu,” kata Abdul Halim yang juga merupakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu setelah mengikuti rapat dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Baca Juga

Sebelumnya, Kamis (18/3), dua menteri kabinet asal PKB yakni Ida Fauziah selaku Menteri Ketenagakerjaan dan Abdul Halim bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta.

Pertemuan itu menimbulkan beragam spekulasi, salah satunya keduanya disebut-sebut menjadi "jembatan" PKB untuk memperoleh kursi menteri di kabinet mendatang.

Abdul Halim menegaskan bahwa pertemuan itu hanya melaporkan kinerja Kementerian Desa dan Kementerian Ketenagakerjaan. Pada kesempatan itu dirinya dan Ida Fauziah juga berterima kasih kepada Presiden Widodo karena diizinkan maju sebagai calon legislatif dalam pemilu lalu, dan berhasil memperolah suara yang baik.

“Lalu Ketua Umum (Ketum PKB Muhaimin Iskandar) titip salam (kepada Presiden). Alhamdulillah PKB bagus hasilnya, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk 'mencawapres' (maju sebagai cawapres), karena dengan 'mencawapres' itu coattail effect-nya ternyata PKB jadi naik, bukan hanya sebagai partai lokal tapi partai nasional,” jelasnya.

“Karena Ketua Umum kirim salam ke Pak Presiden wajar toh kalau Pak Presiden kirim salam balik,” kata dia.

Dia pun kembali menekankan bahwa pertemuan dirinya bersama Ida Fauziah dengan Presiden Joko Widodo murni terkait urusan menteri dengan Presiden.

“Jadi urusannya saya sebagai menteri, Bu Ida sebagai menteri, lapor Presiden. Jadi saya dan Bu Ida yang minta waktu,” ujarnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement