REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara nasional dari hasil real count sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak terlalu jauh berbeda dengan perolehan Pemilu 2019. PKS dalam hitungan sementara bahkan tidak menembus lima besar perolehan suara terbesar.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, PKS perlu belajar dari 10 tahun sebagai penyeimbang pemerintah. Perolehan suara 2024 tidak cukup signifikan untuk menambah kursi di DPR RI.

Baca: Kalah Bersaing, Mulyanto Ahli Nuklir PKS Gagal Lolos ke Senayan

"Tenggelam dan timbul bersama rakyat itu sangat penting. Menjadi penyambung lidah rakyat itu sebuah kehormatan. Tapi ternyata perilaku pemilih kita tidak mengapresiasi hal ini," kata Pangi di Jakarta, Ahad (17/3/2024).

Menurut Pangi, semestinya masyarakat memberikan suaranya untuk PKS agar bisa menambah kursi di DPR. Tapi, ternyata fenomena PKS menjadi oposisi selama 10 tahun tidak semaksimal apa yang dilakukan PDIP, yang panen pada pemilu kedua yang memperoleh suara terbesar.

Pangi mengatakan, menjadi oposisi itu kere, kasusnya bisa dikulik, dan tidak ada penghargaan dari rakyat. Dia menilai masyarakat saat ini tidak cukup cerdas untuk itu. Masyarakat, kata dia, tidak memberikan reward atau penghargaan terhadap perjuangan PKS. "Saya berpikir bahwa PKS bisa nomor satu atau dua, tapi faktanya tidak seperti yang dihitung di atas kertas," kata Pangi.

Baca: Lima Caleg DPR Peraih Suara Terbanyak Pileg 2024, Satunya dari Luar Jawa

Menjadi oposisi selama 10 tahun, jelas Pangi, cukup melelahkan. Partai tidak dapat program dan kebijakan dari pemerintah. Banyak program kepala daerah PKS yang tidak bisa mendapat anggaran pusat karena dianggap oposisi, salah satunya adalah Kota Depok.

"Saya pikir PKS akan rasional, kalau 10 tahun oposisi tidak maksimal membantu rakyat, saya pikir di dalam pemerintah pun tidak membawa kesialan, justru membawa kebaikan," jelas Pangi.

Menurut Pangi, PKS tidak ada kendala dengan Prabowo, yang telah membersamai dua kali pemilu. Menurut dia, faktor itu bisa membuat chemistry kedua belah pihak untuk tidak sulit bersatu. Pun dengan PDIP, sambung dia, Gerindra pun sebenarnya tidak ada kendala dalam membangun koalisi.

Dia menyebutkan, tidak ada partai yang bisa menjadi oposisi selama 15 tahun. Tapi, jika PKS mengambil jalan 15 tahun sebagai oposisi, hal tersebut harus diapresiasi. "Saya pikir PKS lebih mempertimbangkan kebermanfaatan dan kemudhoratannya. Masyarakat masih berharap ada oposisi," terang Pangi.

Baca: Prabowo Dapat Ucapan Selamat dari Presiden Palestina

Sementara itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Islam Bandung Muhammad Fuady, mengatakan, koalisi Prabowo dan PKS itu mungkin saja terjadi. Tapi, yang menjadi persoalan adalah diterima atau tidaknya sikap itu oleh para konsituen PKS dibanding menjadi oposisi. Selain itu, PKS adalah salah satu partai yang memiliki tingkat pragmatisme rendah.

"Partai ini relatif konsisten, berbasis ideologi keagamaan, baik di level elite maupun konstituennya. Pilihan menjadi oposisi juga sudah dilakukan sejak lama. Keputusan politik PKS biasanya memiliki resonansi yang sama dengan pemilih, artinya suara partai selaras dengan publiknya," kata Fuady.

Semua serba mungkin...

Ikuti Whatsapp Channel Republika