Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Iman Satria membenarkan adanya pengurangan anggaran Pemprov DKI Jakarta untuk program KJMU. Menurut dia, pada tahun ini anggaran untuk KJMU hanya sekitar Rp 180 miliar, berkurang hampir setengahnya dibandingkan tahun lalu, yang anggarannya mencapai Rp 360 miliar.
"Jadi begini Komisi E akan RDP nanti Kamis (pekan depan) melihat terkait anggarannya yang terbatas. Tahun 2024 jauh lebih rendah. Berkurang setengahnya," kata Iman, Kamis (7/3/2024).
Akibat berkurangnya anggaran, Pemprov DKI Jakarta mengambil penerima manfaat berdasarkan rangking yang didasarkan desil kemiskinan. Akibatnya, terdapat informasi adanya penerima KJMU yang dicabut statusnya.
"Nanti (DPRD) akan rapat dengan dinas pendidikan minta anggaran tambahan ke dalam anggaran perubahan, karena banyak orang tidak dapat KJMU," kata Iman.
Ia menyarankan, sementara ini Pemprov DKI Jakarta sebaiknya tidak perlu memberikan KJMU kepada penerima baru. Pemprov DKI Jakarta diminta mempertahankan penerima KJMU yang sudah ada, sehingga mereka tidak putus kuliah.
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta pun mengecam keputusan Pemprov DKI Jakarta yang mengalihkan anggaran bantuan sosial KJMU dalam APBD 2024 untuk kepentingan lain. Pengalihan anggaran itu dinilai dinilai sebagai politisasi alokasi anggaran yang merugikan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Qolbina mengatakan, Fraksi PSI telah menyatakan penolakan terkait pemotongan anggaran Dinas Pendidikan dalam rapat Banggar APBD 2024. Pasalnya, ketika itu terdapat pemotongan anggaran KJMU yang merupakan salah satu program penting dalam memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa.
"Total anggaran untuk program KJMU dan program-program terkait dalam APBD 2023 lalu mencapai Rp 782 miliar. Namun mengalami pemangkasan hingga hanya Rp 470 miliar pada 2024 ini," kata dia melalui keterangan tertulis, Kamis (7/3/2024).
Fraksi PSI juga menyoroti, seharusnya pemberian KJMU disesuaikan dengan masa studi mahasiswa. Artinya, pemberian KJMU dilakukan untuk jangka waktu setidaknya empat tahun, bukan setiap tahun menyesuaikan jumlahnya. Hal itu dinilai penting untuk mencegah potensi putusnya studi mahasiswa penerima KJMU akibat fluktuasi anggaran yang tidak menentu.
"Fraksi PSI Jakarta berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Jakarta, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Fraksi PSI menegaskan bahwa alokasi anggaran harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan bukan pada kepentingan politik semata," ujar Elva.
Adapun, anggota Komisi E DPRD DKI Ima Mahdiah menduga terpangkas atau adanya koreksi penerima KJMU karena Pemprov DKI Jakarta melakukan pemotongan anggaran. "Masalah utama ketika anggaran dipotong ini kan yang jadi masalahnya anggaran KJMU diturunkan, makanya waktu rapat badan anggaran (banggar) kita sempat protes," kata Ima kepada wartawan di Jakarta, Rabu.
Ima menyoroti langkah Pemprov DKI Jakarta yang melakukan penyesuaian bantuan sosial biaya pendidikan, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan KJMU dengan syarat, ketentuan, dan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Dikatakan penyesuaian itu mampu mendukung dan memudahkan akses pendidikan bagi setiap warga Jakarta khususnya bagi peserta didik/mahasiswa dari keluarga tidak mampu.
"Kita sempat protes dan akhirnya hari ini kejadian, logikanya penerima KJMU seharusnya menerima sampai tuntas," ujarnya.
Selain itu, dia juga menyoroti penyebab lain pemangkasan ini lantaran kurang cermatnya pendataan mulai dari warga yang memiliki mobil kembali terdaftar hingga warga kurang mampu yang tak terpilih sebagai penerima manfaat.
"Dari total 19 ribu jadi 7.900 yang dapat karena diturunkan kuotanya," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
