REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Kreasi Prasasti Perdamaian (KPP) mengadakan 'Bedah Film dan Talkshow' di Universitas Pamulang (Unpam) Kampus Viktor, Kota Tangerang Selatan, Banten pada Senin (4/3/2024). Dua film yang dibedah organisasi transmedia storytelling tersebut adalah Ahmadiyah's Dilemma dan Puan Hayati: Threads of Faith.

Dalam 'Ahmadiyah’s Dilemma, kehidupan rapper Malik Ross menjadi sorotan yang dieksplorasi terkait tantangan identitas dan trauma dalam komunitas Ahmadiyah. Film ini menjelajahi lebih dalam mengulik perjuangan yang dihadapi oleh pengikut Ahmadiyah.

Sedagkan dalam film Puan Hayati: Threads of Faith, kedua pemain utama Dwi Utami dan Nata Hening, berkomitmen pada keyakinan Puan Hayati di Jawa Tengah. Melalui narasi mereka, film ini mengungkap tantangan yang dihadapi oleh agama lokal di Indonesia, serta menyoroti ketahanan dan pencarian pemahaman.

Sutradara film sekaligus pendiri KKP, Noor Huda Ismail menjelaskan, kedua film ini dibuat untuk memanusiakan manusia dari kelompok lain, walaupun secara teologis berbeda keyakinan. Hanya saja, sambung dia, secara sosiologis, semua orang sebagai sesama manusia sama, walaupun berbeda keyakinan. Dia berharap, negara dapat memastikan teman minoritas mendapatkan hak-haknya.

"Film Ini bertujuan awareness campaign atau membangun kesadaran publik agar bisa menerima aliran keyakinan lain yang secara sosiologis bagian dari negara yang harus dilindungi," ucap Noor Huda dalam siaran pers di Jakarta, Senin (4/3/2024).

Ketua Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Andy Yentriyani mengatakan, Indonesia sesungguhnya adalah negara yang besar yang menghasilkan banyak keberagaman. Sayangnya, informasi yang tidak cukup merata sampai ke semua orang, sehingga banyak pihak yang tidak peduli soal keberagamaan.

"Dan itulah sebetulnya yang menjadi titik berangkat peristiwa intoleransi, peristiwa kekerasan yang dialami oleh orang yang dianggap berbeda dari kebanyakan," ucap Andy di lokasi yang sama.

Dengan hadirnya dua film ini, Komnas Perempuan ingin memastikan ada ruang semua komunitas bisa hidup berdampingan dengan damai dan tentram "Karena hidup berdampingan sangat penting karena dari peristiwa intoleransi, pasti ada perempuan yang jadi korbannya, dengan persoalan yang dia harus hadapi, langsung pada dampak peristiwa itu" kata Andy.

Agar tidak terulang peristiwa kekerasan yang menimpa perempuan dan penganut agama minoritas, Komnas Perempuan sudah berulang kali menyerahkan pemantauannya kepada pemerintah. Baik masalah hukum maupun status tergantung atau terkatung katung, sambung dia, kadang dialami penganut agama minoritas di Indonesia.

"Kami telah melakukan dialog dengan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Inilah tiga kementerian yang langsung terlibat, serta Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM untuk memastikan agar tidak terulang peristiwa (diskriminasi) tersebut," jelas Andy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika