Kamis 29 Feb 2024 15:57 WIB

Komisi I DPR tak Senada Soal Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo

Jokowi mengatakan, usulan kenaikan pangkat Prabowo ini berasal dari Panglima TNI.

Rep: Nawir Arsyad Akbar, Dessy Suciati Saputri, Febryan A/ Red: Andri Saubani
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai meninjau alutsista saat menghadiri Rapat Pimpinan TNI dan Polri 2024 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).
Foto:

Lembaga swadaya masyarakat, SETARA Institute menyoroti keputusan Presiden Jokowi yang menyematkan pangkat jenderal kehormatan atau Jenderal TNI (HOR) kepada Prabowo Subianto. Tegasnya, hal tersebut tidaklah tepat menurut undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak mengenal bintang kehormatan sebagai pangkat kemiliteran. Bintang sebagai pangkat militer  untuk perwira tinggi hanya berlaku untuk TNI aktif, bukan purnawirawan atau pensiunan.

"SETARA Institute memandang bahwa secara yuridis, kenaikan pangkat kehormatan itu tidak sah dan ilegal," ujar Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan lewat keterangan tertulisnya, Rabu (28/2/2024).

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, dijelaskan terkait bintang sebagai tanda kehormatan. Bintang sebagai tanda kehormatan diserahkan dalam bentuk Bintang Gerilya, Bintang Sakti, Bintang Dharma, Bintang Yudha Dharma, Bintang Kartika Eka Pakci, Bintang Jalasena, dan Bintang Swa Bhuwana Paksa.

"Bukan bintang sebagai pangkat kemiliteran perwira tinggi bagi purnawirawan militer," tegas Halili.

Pemberian kenaikan pangkat kepada Prabowo juga merupakan tanda tanya besar, jika merujuk Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2012. Dalam ketentuan umum peraturan itu, disebutkan bahwa Kenaikan Pangkat Istimewa diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) dengan prestasi luar biasa baik.

Sedangkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB), diberikan kepada prajurit yang mengemban penugasan khusus dengan pertahanan jiwa dan raga secara langsung. Serta berjasa dalam panggilan tugasnya.

"Dalam dua kategori ini, tentu Prabowo tidak masuk kualifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan tersebut," ujar Halili.

photo
Hsil hitung cepat atau quick count Pilpres 2024. - (Republika)

Dapat mengunjungi Baitullah merupakan sebuah kebahagiaan bagi setiap Umat Muslim. Dalam satu tahun terakhir, berapa kali Sobat Republika melaksanakan Umroh?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement