REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesia Political Opiniom (IPO) Dedi Kurnia Syah, menilai langkah Presiden Jokowi menarik Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, bergabung ke dalam pemerintahannya sebagai upaya memperkuat posisi pemerintah di parlemen.

Terlebih saat ini beberapa partai di parlemen mewacanakan hak angket dan hak interpelasi terhadap presiden. Dan PDIP disebut menjadi inisiator hak anket tersebut.

“Jokowi ingin memastikan bahwa Pemilu kemarin tak akan mendapatkan dukungan terhadap hak angket atau interpelasi di DPR yang sudah diwacanakan PDIP,” kata Dedi, Rabu (21/2/2024).

Dedi melihat Jokowi khawatir karena dua partai pendukungnya Nasdem dan PKB sudah tidak lagi loyal lantaran menjadi pengusung pasangan Anies-Muhaimin. Walau masih berada dalam pemerintahan Jokowi, Nasdem dan PKB menurut Dedi bisa saja membelot dan ikut mendukung hak angket Pemilu bersama PDIP. Karena hak angket yang coba diajukan PDIP berkaitan dengan hasil perolehan suara Anies -Muhaimin.

“Itulah sebab Demikrat ditarik dalam rangka mencapai kekuatan pemerintah cukup besar membuat Jokowi soft landing di periode kedua ini,” ucap Dedi.

Selain itu lanjut Dedi, menarik AHY ke dalam pemerintahan juga sebagai imbalan atas apa yang dilakukan Demokrat terhadap Prabowo-Gibran yang juga ada Jokowi di belakang ya.

“Kinerja Demokrat dalam Pemilu 2024 sebetulnya tak terlalu besar. Kalaupun ada kontribusi dalam pemenangan Prabowo besar kemungkinan akan diberikan di masa Pemerintahan Prabowo,” kata Dedi menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika