Jika kubu 02 menilai Dirty Vote sebagai bagian dari kampanye hitam, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengapresiasi film yang dirilis H-3 pencoblosan Pemilu 2024 itu. Menurutnya, film tersebut dapat memberikan literasi politik kepada masyarakat Indonesia.
Isi film tersebut sejalan dalam pemberitaan di banyak media massa. Misalnya soal pengarahan kepala desa, intimidasi, politisasi bansos, hingga persebaran 20 persen suara sebagai syarat kemenangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Anda boleh tidak setuju dengan Dirty Vote, tetapi film ini membantu mengedukasi dan meningkatkan literasi politik di Indonesia. Kita ini bisa kuat karena punya demokrasi, dan inilah yang jadi taruhan sebagai sebuah bangsa dan negara," ujar Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Ahad (11/2/2024).
"Banyak orang baperan kalau dikritik, sikap ini berbahaya. Kalau tidak setuju dengan film itu, bantah saja dengan membuat film lain atau dengan argumen yang baik. Kritik harus dibalas dengan kritik," ujar Todung, menambahkan.
Menurut Todung, "jangan kemudian pihak-pihak yang merasa dirugikan melapor ke polisi. Karena, menurutnya, kriminalisasi hanya akan membunuh demokrasi, menghambat kreativitas, dan mematikan industri kreatif.
Di samping itu, ia sebenarnya melihat tak ada hal baru dalam film itu. Todung pun tak setuju atas pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman yang menyebut Dirty Vote sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Dengan segala respect, saya tak sependapat dengan yang disampaikan Habiburokhman. Apa yang disampaikannya tak mencerminkan yang dirasakan publik. Kritik atas intimidasi itu sudah ada di mana-mana. Jangan baper dan sedikit-sedikit lapor ke kepolisian, sehingga membuat dalam demokrasi kita jadi tak sehat dan mengalami kemunduran," ujar Todung.
Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) pun berkomentar tentang film dokumenter Dirty Vote yang baru-baru ini rilis dan menjadi trending topic di media sosial. JK menilai substansi dalam film tersebut yang menceritakan kecurangan dalam Pemilu 2024 belum seberapa, alias baru terungkap sebagian saja.
"Saya sudah nonton tadi malam, dan film itu betul luar biasa. Tapi bagi saya, saya kira Dirty Vote ini masih ringan dibanding kenyataan yang ada," ujar JK di kediamannya saat konferensi pers bersama capres nomor urut 1 Anies Baswedan di kediamannya di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (12/2/2024).
Bahkan menurut perhitungan JK, kecurangan yang diungkapkan di dalam film tersebut hanya sekitar 20 persennya. Sehingga, ada banyak hal yang belum terungkap.
"Masih tidak semuanya (diungkap), mungkin baru 25 persen karena tidak mencakup kejadian di daerah-daerah kejadian di kampung-kampung, kejadian bagaimana bansos diterima orang, bagaimana datang petugas-petugas memengaruhi orang. Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak, mungkin sutradaranya lebih sopan lah, masih sopan, tapi pihak lain masih marah apalagi kalau dibongkar semuanya," ungkapnya.
JK mengingatkan, berkaca dari film tersebut bahwa pemilu yang kotor akan menghasilkan pemilih yang tidak sempurna.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
