REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan mengevaluasi kinerja Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani. Benny diduga menyalahgunakan jabatannya memobilisasi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri untuk memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres.
"Benny Rhamdani diduga kuat menggunakan pengaruhnya sebagai Kepala BP2MI untuk memenangkan salah satu Capres di luar negeri dalam Pemilu 2024," kata pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), R Wijaya Dg Mapasomba dalam keterangan, Sabtu (10/2/2024).
Tudingan Benny melakukan abuse of power ini mencuat, setelah beredar hasil exit poll Pilpres 2024 yang dominan dimenangkan salah satu pasangan capres-cawapres. Sekalipun pihak KPU sudah membantah kebenaran dari hasil perhitungan suara tersebut.
Berdasarkan exit poll yang tersebar luas di media sosial, pasangan tersebut menang pemilu di banyak lokasi di luar negeri. Di antaranya, di Australia, Hongkong, Eropa, Amerika Serikat, Amerika Selatan, Timor Leste. Paslon itu disebutkan hanya kalah di Arab Saudi dan Timur Tengah.
Terlebih, lanjut Jaya, Benny merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Hanura, partai politik yang mendukung salah satu paslon di Pemilu 2024. Bahkan, Benny menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan paslon tersebut.
Diketahui, Benny juga sempat mengundang salah satu bakal capres untuk hadir di kegiatan BP2MI. Benny tidak mengundang bakal capres lain di acara serupa. "Aksi Benny itu patut dipertanyakan dan ditindak Presiden," ujar Jaya.
Diketahui, BP2MI sempat mengundang salah satu bakal capres dalam pelepasan 1.500 pekerja migran Indonesia (PMI), November 2023 lalu. Bakal capres tersebut hadir guna memberikan motivasi kepada para PMI yang hendak berangkat ke Korea Selatan (Korsel).
"Bahkan, beliau sampai memimpin demo di depan Istana Negara untuk men-downgrade capres lain sebagai terduga pelanggar HAM, agar tak bisa masuk Istana apabila menang pilpres," ujarnya.
Sebelumnya, Benny Rhamdani menegaskan, acara yang menghadirkan salah satu bakal capres di acara BP2MI tak bermuatan politik. "Pelepasan, pembekalan kita selalu mengundang menteri, anggota DPR, ketua-ketua umum partai kemudian tokoh politik penting bangsa ini, pemerintah daerah, bupati, gubernur, menko pernah kita hadirkan," ujar Benny di sela Pembekalan dan Pemberian Motivasi oleh Kepala BP2MI dalam kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan di eL Hotel Royale Jakarta, Kamis (9/11/2023) lalu.
"Jadi tidak ada unsur politik, kan semua bakal capres-cawapres belum ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU. Jadi tidak ada unsur politik," tutur Benny yang juga Wakil Ketua Umum Hanura itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
