REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyarankan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk melaporkan langsung ke TNI, termasuk TNI Angkatan Darat, manakala menemukan prajurit TNI mengintimidasi rakyat.
"Kalau memang mau resmi, bisa laporkan atau disampaikan, ada kejadian di mana kami akan coba tindak lanjuti nanti. Jadi, kalau sekarang penyampaiannya intimidasi, kami juga enggak tahu di mana, sulit juga 'kan," kata Maruli menjawab pertanyaan wartawan seusai menghadiri acara perayaan Natal bersama TNI AD di Jakarta, Senin.
Megawati di hadapan para pendukungnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (3/2), menyerukan kepada polisi dan tentara untuk tidak mengintimidasi rakyat.
"Ingat, hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya, diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu," kata Megawati saat kampanye akbar Ganjar-Mahfud di SUGBK, Jakarta, Sabtu (3/2).
Maruli menjamin jika ada laporan yang masuk TNI terlebih TNI AD sigap untuk menindaklanjuti aduan tersebut. "Kalau ada bukti suara, foto, ada saksi, atau apa segala macam, ya, mudah-mudahan kami bisa cepat. Ada dasarnya memanggil orang," kata Kepala Staf TNI AD itu.
Maruli mencontohkan kesigapan TNI merespons aduan masyarakat, salah satunya saat dokumen pakta integritas yang diteken oleh Pj. Bupati Sorong dan Kepala BIN Daerah Papua Barat, yang saat itu dijabat Brigjen TNI TSP Silaban.
Dalam pakta integritas itu, ada dugaan pelanggaran netralitas mengingat salah satu poinnya berpihak pada salah satu calon presiden (capres). Tak lama setelah dokumen itu viral, Maruli mengatakan bahwa TNI saat itu tegas dan langsung memanggil perwira tinggi yang bersangkutan.
"Ya 'kan waktu itu di Sorong, itu ternyata anggota TNI yang sedang ada kegiatan di instansi lain. Langsung kami tarik, kami tanya-tanya bagaimana sebetulnya kejadian tersebut, dan lagi dalam proses," kata Maruli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika