REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, tidak mempermasalahkan bila Mahfud MD memundurkan diri dari jabatan sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Menurut Ma'ruf itu adalah hak Mahfud bila ingin mundur dan fokus kepada perjuangan menjadi calon wakil presiden.
"Kalau menteri mau mundur, itu memang haknya. Tidak ada masalahnya," kata Ma'ruf di Semarang, Jumat (26/1/2024).
Tapi sampai sekarang menurut Ma'ruf, presiden belum ada membicarakan hal itu dengan dirinya. Karena mundurnya Mahfud dari Menko Polhukam masih sebatas wacana. Tapi bila memang Mahfud memutuskan mundur, kata Ma'ruf posisi penggantinya akan ditentukan oleh presiden Joko Widodo. Karena untuk menunjuk, mengangkat menteri adalah hak prerogatif seorang presiden.
"Nanti presiden yang akan mempertimbangkan, apakah ditunjuk Menko baru, apa ditunjuk pejabat sementara, presiden nanti yang menentukan," ucap Ma'ruf.
Ma'ruf berharap bila Mahfud nanti mundur, kinerja kabinet tidak terganggu. Dan pengganti yang akan ditunjuk presiden kata dia harus orang yang memahami mengenai urusan Polhukam. Sehingga kinerja kabinet di bidang yang ditinggalkan Mahfud itu nanti tetap baik-baik saja sampai periode pemerintahan selesai.
Mahfud MD mengatakan akan mengundurkan diri dari posisi Menko Polhukam pada momentum yang tepat. Pertimbangannya untuk mencegah potensi konflik kepentingan antara dirinya sebagai pejabat negara dan kontestan pada Pilpres 2024.
Selain itu, ia ingin memberikan contoh kepada menteri ataupun kepala daerah yang maju sebagai capres dan cawapres agar tak memanfaatkan jabatannya untuk hal yang bersifat elektoral. Meski tak menyebutkan namanya, diketahui Prabowo Subianto merupakan Menhan dan pasangannya Gibran Rakabuming Raka merupakan Wali Kota Solo.
"Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain, kalau menjadi calon presiden, menjadi calon wakil presiden jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi," ujar Mahfud lewat siaran langsungnya, Selasa (23/1/2024) malam.
"Saya ingin memberi contoh, kalau saya ini menjadi cawapres yang masih merangkap, 'Apakah saya menggunakan kedudukan untuk memanfaatkan fasilitas negara?' Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," katanya.
Di samping itu, ia juga menyoroti menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju yang 'ikut-ikutan' menjadi tim sukses pasangan calon tertentu. Meskipun sekali lagi Mahfud tak menyebutkan namanya, tim pemenangan Prabowo-Gibran berisikan sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju, seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, dan Erick Thohir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
