REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana membantah kabar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan pengangkatan jutaan CPNS jika anaknya terpilih pada Pemilu 2024. Adapun Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Kabar tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi dalam video yang beredar di media sosial. Menurut Ari, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian telah menginstruksikan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri untuk melakukan penelusuran atas dugaan pelanggaran netralitas ASN.
"Mendagri sudah memerintahkan Irjen untuk melakukan pemeriksaan terkait persoalan ini, Bawaslu di daerah juga melakukan klarifikasi pada persoalan ini," kata Ari di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2024).
Ari mengatakan, sudah ada koridor di masing-masing kementerian maupun lembaga untuk menjalankan tugas dan fungsinya terkait hal ini. "Sudah ada koridornya saya kira. Ini sudah berjalan. Bawaslu di daerah sudah bekerja dan tentu saja Kemendagri melalui irjen sudah menjalankan tugasnya berkaitan dengan soal ini," ucapnya.
Menurut Ari, Presiden Jokowi tidak pernah menjanjikan pejabat daerah terkait rekrutmen CPNS yang dihubungkan dengan Pemilu 2024. Rekrutmen CPNS, kata dia, merupakan kebijakan pemerintah yang dirancang oleh Kementerian PAN-RB.
Rekrutmen CPNS tersebut merupakan bagian dari kebijakan reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. "Dan tentu teman-teman sudah mengikuti bersama bahwa tanggal 5 Januari, Presiden sudah mengumumkan secara terbuka bahwa tahun 2024 akan ada rekrutmen calon ASN di seluruh Tanah Air sebanyak 2,3 juta formasi," ujar Ari.
Dia menyebutkan, kebijakan pemerintah untuk membuka lowongan CPNS tersebut bersifat transparan. Selain itu, menurut Ari, Jokowi juga tidak pernah membahas rekrutmen CPNS dengan pejabat daerah saat melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah.
Bahkan dalam beberapa kali kesempatan, lanjutnya, Presiden juga sudah menegaskan mengenai netralitas ASN, TNI, dan Polri. "Konsep netralitas bagi ASN, TNI dan Polri sudah ada koridornya bahkan dalam UU sudah diatur mengenai sanksi administratif, teguran dan pidana dan Presiden sudah menegaskan berapa kali mengenai netralitas ASN TNI dan Polri," kata Ari.
Sebelumnya, beredar di media sosial video yang menampilkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi yang menyampaikan janji Presiden. Menurut dia, Jokowi berjanji akan mengangkat jutaan CPNS jika anaknya terpilih di Pemilu 2024.
"Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya menang, Insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. Itu harus diapresiasi, pengangkatan CPNS kita butuh. Guru-guru ini kurang," kata Muhammad Hasbi dalam video tersebut.
Hal itu disampaikan Muhammad Hasbi saat membuka acara rembuk guru di Museum Daerah Balla Apakka Sulapa' Takalar, Sulawesi Selatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
