REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap netral dalam Pemilu 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, M Jusuf Kalla (JK) yang mengingatkan agar Presiden Jokowi benar-benar bersikap netral di Pemilu 2024.

"Ya beliau selalu berbicara dengan kita netral," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2024).

Buktinya, kata dia, Presiden Jokowi tidak mengesampingkan pihak mana pun, baik pihak paslon nomor urut 1, 2, atau 3 selama pemilu diselenggarakan. Bahkan, pelayanan publik juga tetap diberikan pemerintah kepada seluruh masyarakat tanpa memandang bagian dari kelompok politik yang lain.

"Apakah ada pelayanan publik yang tidak netral. Mari kita lihat jernih lah. Ada gak perlakuan fungsi-fungsi administrasi, fungsi-fungsi PSO dijalankan tidak netral. Itu baru wah ini pak Presiden tidak netral. Gak ada itu," ujar Moeldoko.

Selain itu, dalam sidang kabinet yang diselenggarakan di Istana, sambung dia, Presiden juga tidak pernah menunjukan perbedaan sikap terhadap paslon tertentu. Jokowi bersikap sama kepada siapa pun.

"Gak ada kita bicara dalam sidang kabinet oh ini kelompoknya ini. Toh dalam kabinet terdiri dari berbagai calon. Jadi kalau presiden mengatakan sesuatu pasti calon yang lain akan dengar. Gak pernah. Itu cara melihatnya," jelas Moeldoko.

Karena itu, Moeldoko, meminta seluruh pihak menilai sikap Presiden selama pemilu ini secara utuh dan jernih. "Jadi jangan melihat hal-hal dari kacamata subjektivitas... Kalau subjektif yang memperlakukan sebagai subjektif ya sulit. Melihat secara utuh. Tapi kalau melihatnya secara jernih dari tataran umumnya ya itu yang berlaku," kata eks panglima TNI itu.

Sebelumnya, eks wapres RI Jusuf Kalla mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tetap netral pada Pilpres 2024. Menurut dia, netralitas merupakan bagian dari integritas seorang presiden dan juga bagian dari sumpah yang disampaikan saat menjabat.

JK pun menegaskan, sumpah jabatan tersebut harus dijaga karena sifatnya lebih tinggi dari UUD 1945. "Saya selalu ingatkan integritas itu tercantum dalam adilnya dan sumpah seorang presiden. Itu dimulai dengan (pernyataan), 'Demi Allah saya akan melaksanakan tugas-tugas itu sebaik-baiknya dan seadil-adilnya’," ujar JK di kediamannya, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Mendagri tindak tegas...

Ikuti Whatsapp Channel Republika