REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ali Mansur, Bambang Noroyono, Antara
Pernyataan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait adanya perbedaan pendapat di tengah-tengah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menuai polemik. Lantaran dalam pidatonya pada Perayaan Natal Mabes Polri 2023 Kapolri menekankan soal pentingnya mencari seorang pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan.
Pakar kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mempertanyakan pernyataan dari orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut. Apalagi penekanan soal mencari pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan sebelumnya disampaikan menjelang hari pencoblosan Pilpres 2024 pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 mendatang.
“Saya tidak mengetahui secara jelas konteks pernyataan Kapolri tersebut, tetapi secara implisit kita bisa merasakan arah dari pernyataan tersebut mengarah pada kepemimpinan politik mengingat 14 Februari 2024 ada Pemilu yang menentukan kepemimpinan baru,” ujar Bambang saat dikonfirmasi pada Jumat (12/1/2024).
Lebih lanjut, Bambang menilai pernyataan kontroversial tersebut dapat dipahami sebagai arahan politik seorang Kapolri dalam suksesi kepemimpinan. Karena itu sangat tidak elok seorang Kapolri yang semestinya bersikap netral tapi memberikan arahan politik. Padahal, Polri sendiri menyiapkan sanksi kepada jajaran yang melakukan pelanggaran terkait netralitas di Pemilu 2024.
“Dan itu tentu tak elok disampaikan seorang Kapolri yang diberi kewenangan negara untuk menjaga kamtibmas dan penegak hukum yang harus netral,” keluh Bambang.
Bambang menegaskan, Kapolri Listyo Sigit Prabowo harus diingatkan perihal semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut menyampaikan bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan di negeri ini, termasuk perbedaan pandangan politik. Bambang juga mengingatkan bahwa hal yang terpenting bagi instasi Kepolisian adalah menjaga perbedaan-perbedaan supaya tidak membelokkan tujuan bernegara.
“Yang terpenting bagi Kepolisian adalah menjaga agar perbedaan-perbedaan tersebut tak membelokkan arah dari tujuan bernegara seperti amanah UUD 1945,” tegas Bambang.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga mengkritisi pidato Kapolri. Menurut Hasto, pernyataan Jenderal Sigit tersebut memicu tafsir di masyarakat tentang pemimpin kepolisian yang mengarahkan dukungan ke salah-satu pasangan calon presiden-wakil presiden dalam Pilpres 2024.
“Dari suara-suara ditujukan rakyat kepada Kapolri itu menunjukkan harapan terhadap Polri agar netral, agar tidak membuat pernyataan yang bisa dipersepsikan mendukung pasangan (capres-cawapres) tertentu,” ujar Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika