REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Letjen (Purn) Muhammad Herindra, menyayangkan pemberian skor rendah oleh calon presiden (capres) Anies Rasyid Baswedan kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di bawah nakhoda Prabowo Subianto, yakni 11 dari 100 saat debat capres ketiga.

Menurut Herindra, kinerja Kemenhan saat ini sudah berada di jalur yang tepat. Karena itu, ia menilai skor yang diberikan oleh Anies itu tidak adil bagi instansi Kemenhan.

"Saya pikir Kemenhan sudah berjalan dalam suatu jalur yang tepat. Dan memang ketika kemarin saya mendapat penilaian 11 dari 100 saya agak terpukul juga. Itu kurang fair lah menurut saya," kata Herindra dalam acara diskusi ‘Membangun Kekuatan Pertahanan di Kawasan Regional’ di Media Center Indonesia Maju, Jakarta Pusat, Jumat (12/1/2024).

Herindra juga menyampaikan, dalam penggunaan anggaran selama ini, Kemenhan di bawah kepemimpinan Prabowo sudah sangat transparan. Bahkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kemenhan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut.

Selain itu, Kemenhan juga telah banyak melakukan akuisisi alat utama sistem senjata (alutsista). Kendati demikian, alutsista yang diakuisisi tersebut belum akan diterima Indonesia dalam waktu dekat.

"Seperti saya sampaikan tadi, kita membeli dua skuadron Rafale brand new itu, itu nanti operasional full gear itu baru nanti tujuh tahun yang akan datang. Mungkin Pak Menhan sudah ga jadi menhan lagi, tapi nanti itu baru kelihatan," kata eks danjen Kopassus tersebut.

Herindra juga menyebut, di bawah kepemimpinan Prabowo sudah banyak terobosan yang dilakukan. Di antaranya, perbaikan kapal perang atau KRI yang selama ini mangkrak karena keterbatasan anggaran. "Kemudian sudah banyak refurbishment KRI, zaman Pak Menhan kita hidupkan semua," ujarnya.

Meskipun masih ada kerja yang belum sempurna, Herindra memastikan, Kemenhan akan terus melakukan perbaikan dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Dia menegaskan, tidak terpengaruh dengan penilaian rendah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika