Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyinggung banyaknya berita terkait potensi-potensi kecurangan jelang pencoblosan Pilpres 2024. Beberapa pemberitaan yang disinggungnya seperti pencoblosan surat suara di Taiwan, tiba-tiba bertambahnya daftar pemilih tetap (DPT), hingga dugaan hilangnya hak pilih.
TPN Ganjar-Mahfud pun sudah membentuk posko pengaduan, jika masyarakat menemukan adanya indikasi kecurangan. Termasuk, memperkuat tim informasi teknologi (IT) untuk memantau potensi praktik kotor tersebut.
"Siapkan posko khusus untuk mulai mantengin ini, melihat distribusi surat suara, agar kita bisa memantau, dan IT kita memantau untuk bisa menangkap itu. Yang akan curang, kami sedang memantau kalian dan kami mengerti soal itu," ujar Ganjar di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu malam WIB.
Khusus terkait kasus pencoblosan di Taiwan, Ganjar mendesak, Komisi II DPR untuk memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan klarifikasi. Jangan sampai hal serupa kembali terulang karena adanya kelalaian penyelenggara Pemilu 2024.
"Kenapa bisa lolos? Profesionalismenya mesti dipertanggungjawabkan, karena kita punya PDI Perjuangan yang ada di parlemen, kita punya PPP ada di parlemen untuk bisa bertanya itu, meminta pertanggungjawaban," ujar Ganjar.
Di lokasi yang sama, Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Achmad Baidowi menyayangkan surat suara yang tercoblos duluan di Taiwan. Meskipun KPU telah menyatakan kelalaiannya dan menyatakan bahwa surat suara tersebut tidaklah sah, ia meminta persoalan itu dievaluasi.
"Itu menunjukan kecerobohan dari penyelenggara pemilu di tingkat bawah, dan juga kecerobohan dari KPU melakukan pembinaan terhadap perangkat pemilu di tingkat bawah," ujar Baidowi. Ia meminta KPU tak melakukan kelalaian seperti itu lagi jelang pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang.
Dia juga berharap adanya peningkatan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Tentunya Bawaslu paling berwenang mengawasi itu, jangan sampai lengah, dan hal ini jangan sampai terulang oleh KPU. Kami minta KPU memastikan jajaranya bekerja secara profesional dan proporsional," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
