REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta resmi mengesahkan APBD tahun 2024 sebesar Rp 81,71 triliun dalam rapat paripurna pada Selasa (14/11/2023) lalu.
Dalam APBD tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusung enam program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Masing-masing penanggulangan banjir, penangan kemacetan, akselerasi pertumbuhan ekonomi, percepatan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan dan penguatan nilai demokrasi.
Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin mengatakan siap untuk melakukan pengawasan pada seluruh program prioritas terutama untuk penanganan kemacetan yang sebagai kegiatan dengan anggaran cukup besar yaitu Rp 6,9 triliun atau 10 persen dari total anggaran belanja daerah tahun 2024 sebesar Rp 72,6 triliun.
"Kita monitor penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang diajukan Pemprov DKI untuk penanganan macet agar anggaran ini betul-betul tepat sasaran dan macet dapat berkurang,” kata Khoirudin di Jakarta pada Sabtu (18/11/2023).
Selain itu, ia mengaku optimistis dengan program prioritas tersebut dan diharapkan dapat berjalan secara optimal pada tahun depan.
“Iya kami siap mendukung enam program prioritas dengan menyetujui anggaran yang diusulkan Pemprov DKI,” kata dia.
Sebelumnya diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengapresiasi pimpinan dan para anggota DPRD atas kesungguhan dalam mencermati serta menelaah seluruh substansi materi Raperda APBD Tahun 2024. Ia juga siap berkolaborasi dengan DPRD untuk menjalankan program-program yang bermanfaat untuk masyarakat DKI.
"Dengan persetujuan dewan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, eksekutif berharap bahwa sinergi diantara kita terus meningkat serta memfokuskan dan mengoptimalkan berbagai program kerja strategis yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat," ujar Heru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
