REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa hari yang lalu banyak tawuran antarpelajar yang terjadi di DKI Jakarta. Dalam hal ini, Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta mendorong upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelajar yang terlibat tawuran dan tindak kriminal lainnya.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI William A Sarana mengatakan, pencabutan tersebut bukan hanya karena mereka (pelajar) terlibat tawuran, melainkan juga kedapatan membawa senjata tajam. "Kita tidak bisa membiarkan perilaku tercela dari pelajar-pelajar ini, mereka bukan saja membahayakan diri dan sesama siswa di sekolah, tindakannya juga sudah meresahkan masyarakat," kata Wiliam di Jakarta pada Kamis (16/11/2023).

William menilai perlu ada efek jera selain bagi para siswa yang terlibat tawuran, selain penertiban melalui aparat keamanan, pencabutan KJP juga bagian dari upaya solutif agar kedepannya tidak terjadi lagi peristiwa-peristiwa seperti ini.

"Kami mendorong upaya tegas Pj Gubernur Heru Budi yang akan mencabut KJP bagi siswa yang terlibat tawuran tersebut bahkan mereka tidak bisa mengajukan KJP lagi di kemudian hari atau blacklist dari daftar KJP," kata dia.

Anggota Komisi A DPRD DKI ini menilai tawuran yang dilakukan para siswa tersebut adalah masalah sosial yang sangat mengkhawatirkan dan meminta agar permasalahan tersebut segera diatasi.

Salah satu caranya yaitu edukasi masif kepada seluruh pihak, sehingga potensi tawuran antar siswa bisa diminimalisasi. "Saya menekankan pentingnya edukasi tidak hanya pada anak-anak, tapi juga guru dan orang tua," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika