REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Polri, yang diwakilkan oleh Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komjen Mohammad Fadil Imran. Forum tersebut membahas persiapan pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Rapat kerja tersebut juga menjadi tempat bagi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempertanyakan komitmen netralitas Polri pada Pemilu 2024. Tak segan, anggota Komisi III Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan menyebut sulit jika Polri netral pada kontestasi nasional mendatang.
"Kalau seandainya benar-benar netral, ya, sulit jugalah, kalau kita mau jujur Kapolri bagaimana latar belakangnya dulu dari ajudan sampai dengan Kapolri," ujar Trimedya dalam rapat kerja dengan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komjen Mohammad Fadil Imran, Rabu (15/11/2023).
"Sementara anak Presiden yang jadi cawapres sekarang ini, kita jelas-jelasan saja bicaranya," sambungnya.
Di samping itu, ia juga menyinggung Polri yang terkesan hanya menjadi pemadam kebakaran ketika adanya oknum personelnya yang tidak netral pada Pemilu 2024. Setelah adanya kasus-kasus tersebut, Polri terkesan baru menerbitkan surat telegram terkait netralitas.
"Supaya tidak terjadi kesannya Polri ini pemadam kebakaran, ada masalah keluar TR (telegram), ada masalah keluar TR netralitas apa segala macam. Karena dari dua TR itu yang saya baca dan saya kira itu ada di medsos semuanya, itu menyangkut Pasuruan karena PDIP, menyangkut Solo karena PDIP, nah partai lain kan juga pasti akan ngalami," ujar Trimedya.
Anggota Komisi III Fraksi PDIP I Wayan Sudirta juga mengingatkan pentingnya netralitas Polri pada Pemilu 2024. Sebab isu netralitas mendapatkan sorotan, mengingat adanya kegelisahan elemen masyarakat yang menilai hal tersebut mulai pudar jelang kontestasi nasional.
Ia juga mengingatkan profesionalisme Polri dalam menjamin pelaksanaan Pemilu 2024. Jangan sampai Polri menjadi pihak yang terlibat dalam kepentingan politik praktis bagi satu pihak atau kelompok tertentu.
"Polri harus tegas menolak segala kegiatan yang dapat mencoreng netralitas Polri. Jangan sampai ada pemasangan baliho dikerahkan dengan Polri, jangan sampai itu dikaitkan," sambungnya menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika