Rabu 08 Nov 2023 18:33 WIB

Predikat Jakarta Kota Ramah Sepeda Dicabut, Pj Heru: Tanya Sama Dishub

Heru menyerahkan pembangunan jalur sepeda DKI ke Dishub.

Rep: Haura Hafizah/ Red: Teguh Firmansyah
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono
Foto: Republika/ Haura Hafizhah
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia mencabut predikat Jakarta sebagai 'Kota Ramah Sepeda' yang sebelumnya diberikan pada 2021. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun angkat bicara terkait hal tersebut.

"Tanya sama Dishub DKI. Kalau perlu dibangun jalur sepeda ya bangun, dimana?," kata Heru kepada wartawan di Gedung Annex Dinas Teknis Jatibaru, Jalan Taman Jatibaru, Jakarta Pusat pada Rabu (8/11/2023).

Baca Juga

Heru mengaku menyerahkan pembangunan jalur sepeda di DKI Jakarta kepada Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo. "Iya dong kan perlu di evaluasi sama Dishub DKI. Semua boleh dibangun," kata dia.

Namun, tidak menutup kemungkinan Heru bakal menambah jalur sepeda. Sebab, ia tidak melarang jalur tersebut untuk dibangun. "Ya tambah kalau warga minta. Emang ada yang melarang?," kata dia.

 

Sebelumnya diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dinilai tidak lagi melanjutkan pembangunan jalur sepeda yang ada di Jakarta. 

Menyikapi hal itu, Komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia mencabut predikat 'Kota Ramah Sepeda' untuk DKI Jakarta yang diberikan pada 2021.

"Per hari ini, Selasa 7 November 2023, anugerah tersebut kami cabut kembali dan menyatakan Kota Jakarta gugur mendapat predikat sebagai Kota Ramah Sepeda," kata Ketua Umum B2W Indonesia, Fahmi Saimima dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Rabu (8/11/2023).

Dia menjelaskan, pencabutan predikat itu berdasarkan evaluasi selama satu tahun. Menurut Fahmi, banyak kebijakan Pj Heru yang ternyata sangat bertolak belakang dengan semangat penghargaan tersebut.

"Realitasnya malah memperlihatkan adanya langkah-langkah yang sangat bertolak belakang dengan semangat penghargaan itu. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono justru menggusur kebijakan sebelumnya. Kami anggap malapraktik tata kelola," ucap Fahmi.

Menurut dia, pada November 2022, pemangkasan anggaran untuk jalur sepeda dari semula diproyeksikan di RAPBD 2023 sebesar Rp 38 miliar, kemudian diusulkan menjadi nol. Hal itu jelas menunjukkan keberpihakan Pj Heru tidak ke pengguna sepeda.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement