Selasa 07 Nov 2023 15:15 WIB

Lima Poin Netralitas TNI di Pemilu 2024, Panglima Tegaskan Prajurit tidak Netral Ditindak

Tugas pokok TNI melaksanakan operasi perbantuan kepada Polri di Pemilu 2024.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Andri Saubani
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR yang membahas netralitas dan persiapan jelang Pemilu 2024, di Ruang Rapat Komisi I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/11/2023).
Foto:

Berbicara terpisah, Jenderal TNI Prof. Dudung Abdurachman menilai seluruh unsur TNI termasuk jajaran pimpinan, prajurit baik di TNI maupun TNI Angkatan Darat wajib berlaku netral dan loyal terhadap pimpinan nasional terutama selama berlangsungnya tahapan pemilihan umum (pemilu). Dia mengatakan netralitas TNI dalam Pemilu penting karena para prajurit menjadi bagian dari unsur keamanan dan pengamanan yang membantu tugas Polri.

"Pimpinan TNI Angkatan Darat selama tahun politik ini seharusnya menurut saya wajib bahwa TNI pada umumnya dan TNI Angkatan Darat pada khususnya harus netral, karena memang TNI itu sebagai unsur keamanan, unsur pengamanan pada saat nanti Pemilu sehingga tidak terkontaminasi dengan pihak mana pun, termasuk calon mana pun, sehingga TNI harus tetap netral dan tegas lurus loyalitas kepada pimpinan nasional," kata Dudung Abdurachman selepas sidang pengukuhan Guru Besar terhadap dirinya dari Sekolah Tinggi Hukum Militer di Jakarta, Selasa.

Isu netralitas TNI menjadi sorotan dalam beberapa pekan terakhir terutama setelah naiknya Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) menggantikan Dudung. Tidak lama kemudian, selang beberapa hari setelah dia resmi menjabat sebagai Kasad, Presiden RI Joko Widodo lanjut mengusulkan Agus sebagai calon tunggal Panglima TNI yang nantinya akan menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono.

Beberapa pengamat militer, salah satunya Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas, menilai independensi dan netralitas menjadi tantangan terberat Agus selama dia menjabat sebagai Kasad dan jika nantinya dia ditetapkan sebagai Panglima TNI.

"Kesan sebagai ‘orang dekat’ Presiden Jokowi jelas memberikan warna tersendiri dalam menjalankan tugas manajerial organisasi militer. Oleh karena itu, Agus seharusnya dapat menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin netralitas TNI dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Keterlibatan keluarga Jokowi dalam kontestasi politik ini jelas menjadi ujian utama bagi Agus dalam memimpin TNI," tutur Anton.

 

 
photo
Ilustrasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) - (Republika/Mardiah)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement