Sementara itu, lanjut Dody, dari hampir 200 orang PPKS yang sudah dijaring itu, sebanyak 85 orang di antaranya merupakan ODGJ. Sebagian besar di antaranya dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Marzoeki Mahdi di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

“Sisanya kita langsung koordinasi dengan Dinsos tempat mereka asal, jadi langsung dijemput oleh mereka dan keluarganya. Kalau yang tidak teridentifikasi data kependudukannya kita langsung rujuk ke RSJ MM,” ujarnya.

Padahal, Dody mengatakan, jumlah kasus gelandangan dan pengemis di Kota Bogor sempat menurun pada Juni, Juli, hingga Agustus 2023. Pada Juni jumlah gelandangan dan pengemis yang ditangani tercatat 62 kasus, Juli ada 41 kasus, Agustus ada 30 kasus.

Lebih lanjut, Dody mengatakan, ada banyak faktor yang menyebabkan jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Bogor naik. Pertama, yang bersangkutan tidak mampu bekerja, tidak punya modal usaha, dan tidak punya keterampilan kerja.

Kemudian, tidak punya pilihan lain; serta lebih suka menjadi gelandangan dan pengemis. “Masyarakat di Jabodetabek sekarang tau kalau PPKS di Kota Bogor dilayani kesejahteraan sosialnya, jadi ada beberapa dibuang dari daerah lain ke Kota Bogor dan juga faktor himpitan ekonomi yang kian berasa,” tegas Dody.

Ia menambahkan, sebagian besar gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Bogor berasal dari Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Oleh karenanya, ia berkoordinasi dengan Dinsos dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) setempat.

“Bagaimana caranya agar PPKS ini tidak kembali lagi mengemis di Kota Bogor. Jadi kalau sudah ranahnya di Kabupaten Bogor/ Sukabumi, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena bukan wilayah Kota Bogor,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika