Puan juga tidak mau mengungkapkan alasan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung ikut rapat bersama Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Ditanya soal isu yang menyebut Pramono akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju, ia menilai, soal kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi.
"Bukannya mundur, menteri itu adalah orang yang membantu presiden. Jadi yang mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat atau memberhentikan para menteri itu adalah presiden," ujar Puan di Kantor TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu.
Menurut dia, Pramono tak memiliki salah dalam pemerintahan Jokowi saat menjabat sebagai seskab sejak 2015, kala menggantikan Andi Widjajanto. Puan menganggap, tak ada urusan bagi mantan sekretaris jenderal PDIP itu untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju.
"Mas Pram kan nggak punya salah, menteri-menteri yang lain juga nggak ada salahnya tuh. Kecuali Presiden kemudian sudah tidak mempercayai Mas Pramono lagi ya, baru Presiden akan menyampaikan hal tersebut ke Mas Pram," ujar Puan.
"Jadi ya kenapa tiba-tiba harus seperti itu (mundur dari kabinet), kan nggak ada dasarnya," kata Puan heran.
Sebelumnya, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti meyakini, PDIP akan mengevaluasi keberadaan kadernya di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai respons atas manuver politik Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo.
Ray memperkirakan, kader PDIP yang akan ditarik adalah Pramono Anung yang kini menjabat seskab. Pasalnya, eks sekjen PDIP tersebut awalnya ditempatkan di pos tersebut untuk menjembatani komunikasi Jokowi dan PDIP.
Dengan meningkatnya ketegangan antara Jokowi dan PDIP seperti sekarang, sambung dia, tentu keberadaan Pramono tak dibutuhkan lagi di posisi tersebut. Selain itu, PDIP bisa menggunakan alasan bahwa Pramono akan dilibatkan dalam kampanye sehingga tidak efektif jika masih menjabat sebagai Seskab.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
