Kamis 19 Oct 2023 15:29 WIB

Jelang Tahun Politik, Buku 'Navigasi Isu Perubahan Iklim di Pemilu 2024' Diluncurkan

Ada minat dari parpol menjadikan isu perubahan iklim sebagai agenda politik 2024.

Rep: Eva Rianti/ Red: Erik Purnama Putra
Diskusi Publik dan Peluncuran Buku Navigasi Isu Perubahan Iklim di Pemilu 2024 di Gedung Perpusnas, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2023).
Foto: Republika/ Eva Rianti
Diskusi Publik dan Peluncuran Buku Navigasi Isu Perubahan Iklim di Pemilu 2024 di Gedung Perpusnas, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Monash Climate Change Communication Research Hub (MCCCRH) meluncurkan buku bertajuk ‘Navigasi Isu Perubahan Iklim di Pemilu 2024’. Peluncuran buku itu dilakukan menjelang Pilpres 2024, sebagai upaya untuk mendorong perhatian calon pemimpin negara pada isu krisis iklim.

Chair MCCCRH Indonesia Node, Ika Idris mengatakan buku tersebut diluncurkan untuk dapat dijadikan sebagai acuan bagi para calon pemimpin negara serta politisi untuk mendukung upaya mengatasi dampak pemanasan global. Dia menyebut bahwa pemimpin negara mesti memahami isu perubahan iklim yang saat ini menjadi krisis global.

"Politisi harus punya pemahaman yang cukup berkaitan dengan isu ini karena akan memengaruhi kebijakan yang akan dibuat," kata Ika dalam acara diskusi diskusi dan peluncuran buku 'Navigasi Isu Perubahan Iklim di Pemilu 2024 di Gedung Perpusnas, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2023).

Ika menjelaskan bahwa perubahan iklim merupakan masalah yang krusial dan harus mendapatkan atensi dari pemimpin negara. Pasalnya, masalah itu berdampak pada segala aspek kehidupan manusia dan dirasakan nyata. "Isu perubahan iklim menjadi salah satu agenda penting yang dapat menentukan pemilihan umum 2024," ujar Ika.

Ika menuturkan, pada Februari 2023 lalu, MCCCRH melakukan FGD dengan jurnalis senior, konsultan komunikasi, dan pengurus partai politik mengenai narasi perubahan iklim di Pemilu 2024. Hasil diskusi menunjukkan adanya minat yang tinggi dari partai politik untuk menjadikan isu perubahan iklim sebagai agenda politik.

"Akan tetapi terdapat keterbatasan bagi politisi dan partai politik dalam memahami isu perubahan iklim dan mengemasnya dalam pesan politik mereka. Oleh karena itu, buku panduan ini kami tuliskan," jelas dia.

Buku stebal 87 halaman itu disusun oleh lima orang, yakni Dessy Rosalina, Ika Idris, Garnita Mulyani, Sanita Deselia, dan Galuh Pangestu. Peluncuran buku dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati, Juru Bicara Anies Baswedan sekaligus politikus Nasdem Surya Tjandra, serta Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PSI Mikhail Gorbachev Dom.

Cawapres empat nama...

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement