REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Riau menggelar peluncuran Pilot Project Pemetaan Partisipatif Petani Kelapa Sawit di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada Rabu (11/5/2023). Program itu untuk pemetaan partisipatif petani kelapa sawit rakyat untuk sertifikat hak milik (SHM) petani. 

Pada momen itu, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Tarbarita Simorangkir dan Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang disaksikan Kadisbun Zulfadli, Wakil Bupati Siak Husni Merza, dan Kakanwil BPN Riau Asnawati.

Kerja sama SPKS dan Kementerian ATR/BPN dalam pilot project bertujuan untuk melakukan pemetaan perkebunan petani sawit rakyat untuk penerbitan legalitas SHM. Sekjen SPKS Nasional Sabarudin, mengatakan, pendataan sawit rakyat merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan saat ini.

Hal itu mengingat basis data perkebunan sawit rakyat belum tersedia secara lengkap. Karena itu, pemetaan partisipatif perlu dilakukan untuk mempercepat penyediaan data kebun dan petani sawit. 

"Agenda ini bukan hal yang baru, tetapi sudah menjadi keharusan bagi pemerintah daerah dan seluruh pihak yang diarahkan dalam agenda rencana aksi perkebunan sawit rakyat berkelanjutan sebagai bagian yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten," kata Sabarudin dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (12/10/2023).

Kakanwil BPN Provinsi Riau, Asnawati mengatakan, tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit. “Artinya di sini sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam negeri yaitu petani kelapa sawit," katanya. 

Asnawati menambahkan, rata-rata produksi kelapa sawit di Indonesia, khususnya Riau yang selaku penyumbang kelapa sawit terbesar di angka 21,47 persen. "Artinya hampir seperempat produksi sawit di Indonesia itu berasal dari Provinsi Riau," katanya.

Sekretaris Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Fitriani Hasibuan mengatakan, saat ini, pihaknya diminta untuk melakukan pendaftaran tanah yang ada di seluruh Indonesia. Kegiatan ini sudah dimulai sejak tahun 2018 yang dilakukan secara masif. 

Menurut dia, ujungnya diharapkan pada 2025 semua bidang tanah di negara ini akan terpetakan yang diperkirakan jumlahnya sebesar 126 juta bidang. "Dan salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah melakukan pilot project dalam pemetaan partisipatif perkebunan sawit di Provinsi Riau," ujar Fitriani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika