REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menyelesaikan rapat kerja nasional (Rakernas) IV yang digelar selama tiga hari di Jakarta International Expo, Jakarta. Forum tersebut menghasilkan sembilan rekomendasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat.
Pertama, Rakernas IV PDIP merekomendasikan pokok-pokok kebijakan kedaulatan pangan. Beberapa di antaranya adalah pemanfaatan keanekaragaman hayati, peningkatan budidaya pertanian, dan konsistensi pelaksanaan perlindungan lahan-lahan pertanian produktif.
"Dua, Rakernas IV Partai merekomendasikan agar beberapa hal terkait kebijakan politik kedaulatan pangan untuk diterapkan terlebih dahulu oleh tiga pilar partai di setiap tingkatan dan disertai dengan gerakan mengkonsumsi pangan lokal," ujar Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto membacakan rekomendasi, Ahad (1/10/2023).
Ketiga, Rakernas IV PDIP mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menempatkan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi sebagai prioritas melalui program-program konkret. Serta target pencapaian dalam jangka waktu tertentu guna mengurangi ketergantungan pangan impor.
Keempat, Rakernas IV PDIP merekomendasikan pentingnya penelitian dan pengembangan bibit dan benih unggul di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kegiatan riset dan inovasi ini menjadi bagian dari tanggung jawab Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi ataupun lembaga penelitian lainnya baik di bawah koordinasi pemerintah.
Rekomendasi kelima, PDIP mendukung dan memfasilitasi pengembangan benih, teknologi, dan inovasi yang dilakukan petani. Juga melindungi petani dari upaya kriminalisasi melalui reformasi peraturan perundang-undangan.
Keenam, PDIP mendukung upaya BRIN dalam melakukan pendataan jenis tanaman pangan Indonesia yang saat ini telah mencapai dua varietas. Serta mendorong pembangunan Pusat Data Pangan Indonesia.
Ketujuh, Rakernas IV PDIP merekomendasikan pemerintah untuk membuat pemetaan lahan dan regulasi khusus yang berkaitan dengan zonasi lahan subur. Tujuannya, untuk diperuntukan sebagai lahan pertanian dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan.
Kedelapan, PDIP merekomendasikan pemerintah untuk membentuk atau mengalihfungsikan bank milik pemerintah menjadi bank pertanian. Tujuannya untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada petani dan nelayan.
"Kesembilan, Rakernas IV Partai menempatkan seluruh kemajuan pembangunan infrastruktur pangan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menjadi landasan utama bagi terwujudnya kedaulatan pangan," ujar Hasto.
"Seluruh kemajuan pembangunan infrastruktur tersebut akan dilanjutkan oleh PDI Perjuangan dan Bapak Ganjar Pranowo," sambungnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
