Perlindungan Siswa di Daerah Konflik, Tanggung Jawab Siapa

Negara Melindungi Semua

Bisa jadi masyarakat yang mengajukan protes dan mendapatkan perlakuan represif aparat merupakan orang tua atau saudara siswa yang tengah belajar di sekolah. Sangat mungkin, siswa SD dan SMP itu pulalah yang akan terkena relokasi ke daerah lain, meninggalkan tanah kelahirannya.

Dengan kata lain, terdapat paradoks antara kehidupan sekolah yang menciptakan school wellbeing dengan kehidupan nyata. Semangat belajar dan upaya belajar sepanjang hayat dapat sirna saat dendam dan kebencian muncul dalam diri siswa akibat tanah yang dihuninya dialih-fungsikan menjadi kawasan industri.

Pemerintah seharusnya bijak dalam menghadapi masyarakat. Investasi mungkin penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, namun memaksakan kebijakan tersebut tanpa disetujui oleh masyarakat menjadi tindakan zalim. Terlebih, tindakan represif digunakan untuk menghadapi aksi massa, yang mungkin merupakan orang tua siswa.

Pemerintah perlu membuka ruang diskusi dengan masyarakat sekaligus meninjau ulang kebijakan proyek strategis nasional sebagaimana Peraturan Presiden nomor 109 Tahun 2020. Sehingga investasi tidak menjadi harga mati yang mengalahkan hak dasar masyarakat untuk hidup di tanah kelahirannya dan hak anak untuk sekolah.

Sekolah merupakan miniatur masyarakat dan negara. Institusi sekolah berkewajiban melakukan pelindungan kepada warga sekolah dalam keamanan, keselamatan dan kesehatan. Seharusnya negara pun demikian. Ia menjadi pelayan bagi rakyatnya.

Terjadi jalinan kepercayaan antara negara dan rakyatnya. Tidak sebaliknya, yang terjadi di Rempang merupakan cerminan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahnya. Rasa keadilan tercederai. Pemerintah dianggap lebih membela kepentingan investor dibandingkan rakyatnya sendiri. Konflik ini tidak akan selesai dalam waktu singkat.

Karena itu, kejadian Rempang dapat dijadikan contoh bagi daerah lain. Penggusuran masyarakat dapat terjadi di mana pun saat lokasi tersebut dijadikan sebagai proyek strategis nasional. Sekolah pun demikian.

Penangangan konflik oleh aparat yang represif terhadap masyarakat dapat mengakibatkan bencana bagi warga sekolah. Sehingga, kepala sekolah perlu secara tanggap bertindak sesuai dengan protokol mitigasi demi keselamatan siswa dan warga sekolah.