Rabu 06 May 2015 22:42 WIB

Konflik di Papua tak Perlu Pendekatan Militer

Rep: c 20/ Red: Indah Wulandari
Rakyat Papua Demonstran dari Koalisi Peduli HAM Papua melakukan aksi damai di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin (15/12).
Foto: Republika/ Tahta Aidilla
Rakyat Papua Demonstran dari Koalisi Peduli HAM Papua melakukan aksi damai di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin (15/12).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi III Masinton Pasaribu menilai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus diminimalkan bila ingin Papua menjadi kondusif. Selain itu, penanganan secara militer pun sudah tidak diperlukan.

"Penanganan Papua dengan cara militeristik harus diubah," ujar Masinton di Jakarta, Rabu (6/5).

Masinton juga mengatakan peran tentara di sana harus diminimalkan. Menurut anggota DPR dari fraksi PDIP itu, tentara cukup menjaga wilayah perbatasan.

"Untuk masalah keamanan ketertiban nasional (kamtibnas) diserahkan kepada pihak kepolisian," kata Masinton.

Hal itu dimaksudkan agar tidak kembali timbul konflik di Papua. Selain itu, untuk menyelesaikan permasalahan di Papua dapat dilakukan dengan pendekatan kultural.

"Jangan lagi kita membangun isu separatisme, seakan-akan keadaan disana sangat genting hingga harus diamankan oleh anggota TNI," imbuh Masinton.

Padahal Masinton menilai gerakan separatis di Papua  minim jumlahnya. Masinton menghimbau sudah seharusnya TNI menarik sebagian anggotanya dan menggantinya dengan polisi untuk menyelesaikan permasalahan kamtibnas.

Masinton juga melihat permasalahan yang sering terjadi dikarenakan terjadinya tumpang tindih tugas pengamanan di wilayah Papua antara Polisi dengan TNI.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement