REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, menghargai Partai Demokrat yang memutuskan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Menurut dia, PDIP dan Partai Demokrat belum berjodoh untuk berada dalam satu koalisi pemilihan presiden (Pilpres).
Namun, ia membantah rumor Demokrat gagal merapat karena hubungan tak harmonis antarketum PDIP Megawati dan pendiri Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. "Enggak, enggak ada, enggak pernah ada BAB itu," ujar Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Kini, koalisi pengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) didukung oleh empat partai politik di parlemen. Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) setidaknya sudah mengantongi dukungan 261 kursi di DPR. Sedangkan kerja sama pengusung Ganjar Pranowo mengantongi 147 kursi di DPR.
Pilpres 2024 sendiri dinilainya akan diikuti tiga poros koalisi pengusung capres-cawapres. Pihak pengusung Ganjar sendiri sampai saat ini masih optimistis dapat memenangkan kontestasi dalam satu putaran.
Ia mengacu pada Pilpres 2014 saat PDIP memenangkan pasangan Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla. Saat itu, mereka juga melawan koalisi "gemuk" pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
"Tahun 2014 adalah spirit kami, terbukti dengan kerja sama parpol seiring yang ramping ternyata kami bisa memenangkan Pak Jokowi-JK, dan itu fakta," ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres). Dukungan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) itu disebut tanpa syarat.
"Partai Demokrat mendukung Pak Prabowo dan koalisinya tanpa syarat. Mengapa begitu? karena Pak Prabowo berkomitmen mengakomodasi ide perubahan yang disampaikan Partai Demokrat, kesinambungan dan perubahan," ujar Andi saat dikonfirmasi, Senin (18/9/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
