REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyambut baik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang resmi mengusung pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar. Ia sendiri tak pernah meragukan komitmen PKS dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies sebagai bakal calon presiden (capres).
Menurutnya, sejak awal embrio PKS adalah mendukung perubahan yang direpresentasikan oleh Anies. Hal tersebut menjadi bentuk komitmen PKS bersama Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Koalisi Perubahan.
"Ini kan bukan persoalan untuk dan rugi, ini kan persoalan komitmen untuk membangun bangsa. Sehingga kemudian tadi saya tegaskan bahwa kehadiran PKB ini menggenapkan koalisi yang sudah sebelumnya genap, kemudian berkurang," ujar Ali di Kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat (15/9/2023) malam.
Kini, Partai Nasdem, PKB, dan PKS resmi memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. Pihaknya pun siap menjadi yang pertama mendaftarkan pasangan Anies-Muhaimin di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Bergabungnya PKS bersama Partai Nasdem dan PKB juga membuktikan komitmen Koalisi Perubahan untuk menghentikan politik identitas di masyarakat. Apalagi, Pilpres 2024 menjadi momen langka yang kembali menyatukan PKB dan PKS dalam satu koalisi.
"Pertama kali PKS dan PKB bergabung. Nah, saya pikir dengan bergabungnya dua kutub kekuatan umat ini InsyaAllah politik identitas kita akan mampu menguranginya. Kedua, mempersatukan suara umat bangsa," ujar Ali.
Diketahui, Presiden PKS Ahmad Syaikhu resmi membacakan keputusan Majelis Syura PKS yang menetapkan untuk mengusung Muhaimin sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Anies. Ia pun menjawab pertanyaan wartawan dan menyampaikan, PKS tak memasang syarat apa pun dalam pengusungan Anies-Muhaimin.
Jelasnya, tak segeranya PKS dalam mengambil sikap karena partainya taat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Terutama terkait aturan yang mengatur kewenangan soal pemilihan presiden (Pilpres) berada di tangan Majelis Syura PKS.
"Terkait dengan apakah ada syarat-syarat atau permintaan-permintaan baik partai koalisi ini, menyatakan bahwa ini semua tidak ada syarat segala macam yang kita minta, tapi ini adalah mekanisme di PKS," ujar Syaikhu.
PKS juga tetap patuh kepada piagam deklarasi Koalisi Perubahan yang mengatur kewenangan Anies memilih bakal cawapres. Sehingga ketika Anies memilih Muhaimin, pasangan tersebut perlu diambil keputusannya lewat Musyawarah Majelis Syura PKS.
"Alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan Musyawarah Majelis Syura ke-9 dan menyetujui Pak Muhaimin mendampingi Pak Anies. Nggak ada syarat," ujar Syaikhu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
