REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan 12, M Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pembebasan lahan untuk pembangunan pabrik smelter oleh PT Bumi Mineral Sulawesi (PT BMS), yang merupakan anak usaha dari Kalla Group tidak memberlakukan penggusuran rumah penduduk setempat.
Smelter tersebut dibangun di Desa Karang-karangan dan Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). JK mengakui, pihaknya telah melakukan pembelian tanah masyarakat yang akan dibangun pabrik semenjak 2016.
Meski demikian, JK mengaku masih muncul demo dari beberapa pihak, salah satunya dari kelompok Aliansi Masyarakat Adat (Aman). "Ada demo seperti dari Aman, itu lahan sudah dibeli pada tahun 2016, atau tujuh tahun yang lalu, semua itu dibeli yang dari pemiliknya, dan yang demo itu ditanya mana surat-suratnya tidak ada," ujar JK dalam siaran pers kepada Republika.co.id di Jakarta pada Jumat (15/9/2023).
Berdasarkan rencana, smelter nikel akan rampung dan mulai beroperasi memproduksi Feronikel pada November 2023 dengan kapasitas produksi 33 ribu ton nikel per tahun. Diperkirakan pembangunan pabrik ini akan selesai pada Juli 2024 dengan kapasitas produksi sebesar 31.400 ton nikel per tahun dengan menelan investasi Rp 3,2 triliun.
"Kita beda dengan daerah lain yang rakyatnya digusur, kami beli (lahan)," ucap JK saat meninjau proyek pembangunan smelter PT BMS di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
JK menyebut, proyek yang dibangun tersebut merupakan smelter yang paling ramah lingkungan di Indonesia. Pasalnya, smelter itu menggunakan sumber energi terbarukan hydro power. Adapun pembangkit listrik yang memasok keperluan energi untuk PT BMS berasal dari PLTA Malea Tana Toraja yang juga milik dari Kalla group.
"Di sinilah yang paling lengkap di seluruh Indonesia, pembangkitnya green energi prosesnya juga green energy, jadi ini cocok untuk kemajuan indonesia," tutur JK.
"Di sini orang tidak akan melihat cerobong asap. Jadi ini satu-satunya di Indonesia yang paling green energy coba cari di Indonesia di mana ada yang paling ramah lingkungan?” kata JK bangga.
Eks ketua umum DPP Partai Golkar tersebut menyampaikan, smelter tersebut dalam proses pembangunannya 100 persen menggunakan tenaga kerja dalam negeri. Dengan komposisi 70 persen tenaga kerja lokal dari Luwu Raya dan 30 persen dari daerah lain di Indonesia.
Hal itu, menurut JK sebagai ajang pembuktian, Indonesia mampu membangun smelter yang ramah lingkungan tanpa bantuan tenaga kerja asing, sebagaimana yang terjadi di Morowali, Sulawesi Tengah. Faktanya, PT BMS bisa melakukannya.
"Dan insinyur-insinyur ini semua anak-anak daerah, beda dengan morowali nanti selesai (pabriknya) baru kerja (warga lokal). Ini untuk memberi kan bukti bahwa Indonesia mampu untuk sebuah indsutri bahwa kita masih kerja sama teknologi dari luar iyah," kata JK.
Rencananya smelter yang dibangun di area 200 hektare tersebut akan menyerap ribuan tenaga kerja. JK menjelaskan, pada proses pengembangannya di area tersebut akan dibangun industri lain berbasis nikel.
Prinsip memajukan daerah...
Ikuti Whatsapp Channel Republika