REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Insiden robohnya atap bangunan Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu (30/8/2023) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melakukan revitalisasi terhadap rusunawa milik Pemprov DKI Jakarta yang sudah tidak layak huni. Tak hanya Rusunawa Marunda, Rusunawa Komarudin, Cakung, Jakarta Timur juga dipastikan bakal direvitalisasi.
“(Rusunawa yang diprioritaskan untuk direvitalisasi) Marunda dan Komarudin,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum kepada Republika, Kamis (7/9/2023).
Rusunawa-rusunawa itu diprioritaskan karena dinilai sudah tidak layak huni, berdasarkan penelitian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sehingga akan sangat berbahaya jika tetap dihuni oleh warga, terlebih jika sewaktu-waktu terjadi insiden yang tidak diinginkan, seperti atap bangunan Rusunawa Marunda yang roboh pada Rabu (30/8/2023) lalu.
Rusunawa Marunda diketahui dibangun pada sekitar 2004 yang lalu, artinya usianya hingga kini hampir satu dekade. Sebagian besar penghuni rusunawa tersebut adalah warga gusuran di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.
Pada Maret 2022 sebenarnya sudah dilakukan sosialisasi agar warga pindah ke Rusunawa Nagrak namun belum terealisasi lantaran Rusunawa Nagrak menjadi lokasi isolasi pasien Covid-19. Relokasi warga pun baru mulai terealisasi usai insiden atap roboh.
Sementara itu, Rusunawa Komarudin diketahui dibangun pada 2008, namun baru ditempati pada sekitar 2013. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kondisi rusun tersebut pada 2015 sudah memprihatinkan karena banyak bagian unit rusun yang bocor, anak tangga rusak, dan sejumlah dinding yang rawan ambruk.
Retno menyebut, revitalisasi rusunawa-rusunawa itu belum bisa direalisasikan pada tahun ini. Pihaknya masih mencari anggaran untuk bisa mengeksekusi proses revitalisasi.
“Tahun ini proses mencari anggaran pembangunan,” ujar Retno.
Anggaran itu diupayakan tidak menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024. Pihaknya akan mencari finansial untuk revitalisasi dari sumber pendanaan lain. Namun, Retno belum mau menyebutkan angka anggaran yang dibutuhkan untuk revitalisasi kedua rusunawa tersebut.